Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim Dinilai Miliki Peran Krusial Tanggapi Aspirasi Warga Tolak SWL

Kolaborasi antardinas ini akan menciptakan sinergi yang kuat dalam mendukung argumen masyarakat.

Kemudian, pemerintah daerah harus proaktif menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi IV DPR RI yang telah menyetujui penolakan masyarakat.

Dukungan dari lembaga legislatif pusat ini merupakan modal politik yang sangat besar.

Pemerintah turut berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya ekosistem pesisir.

Kampanye publik yang menjelaskan nilai-nilai ekologis dan ekonomi nonpasar dari mangrove dan padang lamun dapat mengubah persepsi masyarakat dari "lahan kosong" menjadi "aset berharga."

Serta, mencari alternatif pembangunan berkelanjutan.

"Dari pada hanya fokus pada penolakan, pemerintah harus juga mencari dan menawarkan alternatif pembangunan yang lebih berkelanjutan," katanya.

"Contohnya, pengembangan pariwisata berbasis ekowisata di kawasan mangrove atau pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dengan nilai tambah produk olahan laut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak antipembangunan, tetapi pro pembangunan yang ramah lingkungan dan inklusif," kata Ali Yusa.