‎Koperasi Merah Putih di Surabaya Tersendat, Baru 20 dari Target 153 Gerai

Ringkasan Berita:

• Baru 20 dari 153 target gerai Koperasi Merah Putih yang terealisasi di Surabaya. 
• Kendala utama adalah keterbatasan lahan sesuai standar 400 meter persegi. 
• DPRD mendorong koordinasi pusat-daerah dan skema alternatif yang lebih fleksibel.

‎Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Realisasi program Koperasi Merah Putih di Kota Surabaya masih jauh dari target. 

Dari target 153 gerai, saat ini baru 20 gerai Koperasi Merah Putih terealiasi.

‎Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mengakui bahwa program nasional penggerak ekonomi rakyat itu masih tersendat.

"Butuh effort lebih dan akselerasi," kata Bahtiyar, Minggu, (12/4/2026). 

‎Sejumlah kendala harus dicarikan solusi bersama. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan.

Baca juga: ‎‎DPRD Surabaya Dorong Koperasi Merah Putih Terlibat di Pasar Murah, Stabilkan Harga Sembako

Kendala Lahan Jadi Persoalan Utama

Sesuai ketentuan, pembangunan gerai Koperasi Merah Putih membutuhkan lahan dengan luasan sekitar 400 meter persegi.

‎Sementara itu, banyak aset milik pemerintah di Surabaya yang luasnya hanya berkisar 200 hingga 300 meter persegi.

‎Pimpinan DPRD itu menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Baca juga: Pimpinan DPRD Surabaya Minta Lokasi Parkir Ditutup Saja Kalau Masih Tak Terima Sistem Nontunai

Menurutnya, sinergi kebijakan menjadi kunci agar program ini dapat berjalan sesuai target.

‎“Perlu ada komunikasi yang lebih intens antara pusat dan daerah, terutama dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi riil di lapangan,” ungkapnya.

Fasilitas Belum Ideal

‎Gerai fisik menjadi elemen penting dalam mendukung operasional koperasi, terutama dalam distribusi barang kebutuhan masyarakat. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, fungsi koperasi dinilai tidak akan berjalan maksimal.

‎Koperasi Merah Putih di Surabaya masih memanfaatkan ruang terbatas dengan menempel di kantor kelurahan atau fasilitas yang ada. Kondisi tersebut dinilai belum ideal untuk mendukung pengembangan usaha koperasi secara berkelanjutan.

‎Untuk itu, Bahtiyar mendorong adanya perencanaan ulang terkait kebutuhan lahan, termasuk kemungkinan penyesuaian standar atau skema alternatif yang lebih fleksibel.