Buntut Panjang Kenaikan BBM Non-Subsidi, Pakar Ekonomi Beri Warning soal Inflasi

Ringkasan Berita:

• Penutupan Selat Hormuz oleh Iran memicu kenaikan harga BBM non-subsidi di Indonesia, yang diperkirakan menyumbang inflasi sekitar 0,06 persen dan berpotensi meningkat akibat pelemahan rupiah.
• Risiko utama adalah migrasi konsumen ke BBM subsidi (seperti Bio Solar dan Pertamax), yang bisa membebani anggaran negara jika terjadi secara besar-besaran.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Efek domino penutupan Selat Hormuz oleh Iran dampaknya sudah mulai menyebar ke bidang energi di Indonesia. 

Pemerintah secara resmi telah melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada April 2026. 

Efek kenaikan tersebut telah menimbulkan beberapa keresahan di masyarakat terkait inflasi hingga migrasi konsumsi BBM.

Pakar Ekonomi dari Unair, Profesor Wasiaturrahma yang akrab dikenal Prof Rahma Gafmi menuturkan kenaikan tersebut diproyeksikan akan berkontribusi terhadap inflasi nasional sebesar 0,06 % .

Baca juga: Inflasi Kota Malang Naik Saat Ramadan, BI dan TPID Siapkan Operasi Pasar

Namun, tekanan nilai tukar rupiah yang sudah mendekati angka Rp 17.200 per dolar AS. Hal tersebut berpotensi mendorong inflasi ke level yang lebih tajam.

“Harga dapat bervariasi antarprovinsi misalnya di Sumatera Utara atau Kalimantan harga cenderung lebih tinggi sekitar Rp 300 - Rp 600”, ungkap Prof Rahma Gafmi yang juga Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNAIR, Kamis (30/4/26).

*Migrasi BBM sebagai Ancaman Fiskal*

Risiko paling krusial selanjutnya adalah migrasi konsumsi BBM. Pengguna Dexlite berpotensi beralih ke Bio Solar. Sementara itu, pengguna Pertamax Turbo dapat beralih ke Pertamax. Jika terjadi secara masif, pemerintah terpaksa mengeluarkan anggaran kompensasi ke Pertamina lebih besar.

Untuk meredam hal tersebut, lanjutnya, perlu memperketat penggunaan QR Code di SPBU, integrasi sistem pembayaran dengan data kendaraan, hingga kunci otomatis kendaraan yang tidak berhak mengakses BBM subsidi.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi konsumen mengenai risiko kerusakan mesin apabila menggunakan BBM yang tidak sesuai spesifikasi.

Kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut dapat menjaga defisit anggaran yang diprioritaskan untuk BBM bersubsidi. Namun, apabila terjadi migrasi pengguna ke BBM bersubsidi langkah tersebut menjadi kurang tepat. 

“Jika pengguna high-end justru lari ke BBM subsidi, maka tujuan awal untuk menghemat anggaran justru bisa berbalik menjadi beban karena volume subsidi yang jebol,” ungkap Prof Rahma Gafmi.