Komisi D DPRD Surabaya Minta SPPG Penuhi Standar Higienitas Sebelum Beroperasi

Ringkasan Berita:

• Sekitar 200 siswa di Surabaya diduga mengalami keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga harus dirawat di fasilitas kesehatan.
• DPRD Surabaya dan Menteri HAM menyoroti pentingnya evaluasi total serta standar higiene dapur SPPG.
• DPRD meminta dapur SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk tidak beroperasi sementara waktu.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - ‎Pascainsiden dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan sekitar 200 siswa di Surabaya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit dan puskesmas akibat mual, Menteri HAM Natalius Pigai turun langsung ke Kota Pahlawan.
‎
‎Tidak hanya menemui para korban, tapi juga ikut hadir dalam rapat dengan DPRD Surabaya. Semua pelaku program MBG di Surabaya dihadirkan di Dewan.
‎
‎Termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Surabaya, terkait kasus dugaan keracunan program MBG juga dihadirkan.
‎
‎"Artinya, ini persoalan serius. Keselamatan anak-anak tidak boleh dikorbankan hanya demi percepatan pelaksanaan program MBG. Harus cermat," kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya dr Akmarawita Kadir, Senin (18/5/2026).
‎
‎Dugaan keracunan MBG itu harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi total terhadap tata kelola dapur SPPG, khususnya terkait standar higienis makanan dan sanitasi dapur SPPG.

Baca juga: Presiden Akui MBG Bermasalah, Prabowo Bakal Copot Pejabat yang Melanggar dan Evaluasi

Desak Penghentian Sementara Dapur SPPG

Tidak ada alasan pemakluman dengan dalih MBG adalah program baru. Sebab, ini menyangkut kesehatan bahkan nyawa anak-anak.
‎
‎"Untuk itu kami mendesak setiap SPPG jangan beroperasi dulu sebelum higienitas benar-benar terjamin. Seluruh izin harus selesai dulu," tegas Akma.
‎
‎Ketua DPD Golkar Surabaya itu menyoroti mekanisme perizinan yang dinilai masih longgar. Ia menyayangkan adanya dapur MBG yang tetap diperbolehkan beroperasi meskipun Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) belum terbit sepenuhnya.
‎
‎Menurutnya, sertifikasi tersebut seharusnya menjadi syarat mutlak sebelum dapur mulai memproduksi makanan untuk ribuan siswa.
‎
‎“Kelaikan higiene itu wajib. Jangan sampai dapur sudah jalan, distribusi makanan sudah dilakukan, tapi sertifikatnya masih proses. Ini yang harus dibenahi agar kasus serupa tidak terulang,” katanya.
‎‎Evaluasi Total
‎
‎‎Program MBG dinilai memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Namun pelaksanaannya harus benar-benar matang agar manfaat program tidak berubah menjadi ancaman kesehatan bagi peserta didik.

Evaluasi Menyeluruh Program MBG

‎Komisi D DPRD Surabaya mendesak evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG yang belum mengantongi SLHS maupun izin penunjang lainnya. Pengawasan terhadap standar kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, hingga kesehatan juru masak harus diperketat.
‎
‎Dia menyoroti tantangan teknis di lapangan, terutama keterbatasan lahan di kawasan padat penduduk yang membuat standar dapur ideal sulit dipenuhi. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan solusi serius dan tidak bisa hanya kejar target operasional semata.
‎‎Lemahnya Koordinasi
‎
‎Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam program MBG masih belum berjalan maksimal. Akma berharap ada kejelasan peran agar pemerintah daerah dapat terlibat lebih aktif dalam pengawasan maupun penanganan dampak di lapangan.
‎
‎“Pemkot sebenarnya punya perangkat lengkap, mulai Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan sampai psikolog untuk trauma healing anak-anak. Tapi koordinasinya harus jelas supaya daerah tidak hanya jadi penonton ketika terjadi masalah,” katanya.
‎
‎Komisi D DPRD Surabaya memastikan akan terus mengawal evaluasi program MBG agar pelaksanaannya benar-benar aman, sehat, dan memberi manfaat bagi anak-anak Surabaya.