DPRD Surabaya Cari Jalan Tengah Polemik Tanah Sumur Welut, Prioritaskan Kepentingan Warga

Fokus pembahasan diarahkan pada upaya menghadirkan manfaat bagi warga Sumur Welut melalui program pembangunan dan pemanfaatan aset pemerintah yang lebih dekat dengan wilayah mereka.

DPRD Minta Pemkot Inventarisasi Aset di Sumur Welut

“Negara harus hadir menyelesaikan persoalan ini. Tidak bisa kemudian persoalan warga dibiarkan begitu saja. Karena itu kami meminta Pemkot mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang selama ini belum terealisasi,” tegas mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya ini.

Warga melalui pihak kecamatan mengusulkan sejumlah kebutuhan seperti gedung serbaguna, sentra UMKM, taman bermain anak, sarana olahraga hingga lahan produktif yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Komisi A kemudian meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Kecamatan Lakarsantri melakukan pendataan aset Pemkot di sekitar Sumur Welut dan melaporkannya maksimal 30 hari kerja.

“BPKAD akan mengkaji kemungkinan adanya aset tanah milik Pemkot di Sumur Welut yang dapat dimanfaatkan warga, termasuk tanah pertanian produktif sebagai bentuk kompensasi yang lebih dirasakan manfaatnya,” katanya.

PT Bakti Tamara Didorong Perkuat Program CSR

Selain mendorong pemanfaatan aset pemerintah, Komisi A DPRD Surabaya juga meminta PT Bakti Tamara memperkuat sinergi dengan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Menurut Yona, pemberdayaan ekonomi dan penciptaan peluang kerja menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga.

“Kami mendorong PT Bakti Tamara berkoordinasi dengan kelurahan, LPMK, dan seluruh ketua RW terkait program CSR. Yang diinginkan warga pada dasarnya adalah manfaat ekonomi yang nyata, baik melalui pemberdayaan usaha, lapangan kerja, maupun program sosial lainnya,” pungkasnya.

Langkah tersebut diharapkan menjadi titik temu antara kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan sehingga persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan warga.