Aksi Mahasiswa GMNI di DPRD Trenggalek Ungkap Banyak PR Pendidikan Daerah

Ringkasan Berita:

• GMNI Trenggalek menggelar aksi di DPRD menyoroti persoalan pendidikan nasional dan daerah. 
• Mahasiswa menyinggung kasus bullying, pungli, fasilitas sekolah, hingga sekolah tanpa kepala sekolah. 
• DPRD Trenggalek berjanji mengawal tuntutan dan akan menggelar pertemuan lanjutan bersama OPD terkait.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Madchan Jazuli

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Belasan mahasiswa dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek, Rabu (13/5/2026).

Kedatangan mereka bertujuan untuk menyuarakan sejumlah rapor merah dan pekerjaan rumah (PR) besar terkait kondisi pendidikan. Baik di tingkat nasional maupun lokal di Kabupaten Trenggalek.

Ketua DPC GMNI Trenggalek, Rian Firmansyah menyatakan aksi ini merupakan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). 

Menurutnya, kendati tanggal peringatan telah lewat, namun esensi menyuarakan persoalan pendidikan tidak mengenal kata terlambat.

Baca juga: Aktivis GMNI Geruduk DPRD Trenggalek Soroti Rapor Merah Pendidikan, Ada Sekolah Tanpa Kepsek

Soroti Transparansi RUU Sisdiknas

"Kami rasa masih banyak sekali pekerjaan rumah pendidikan, baik untuk Kabupaten Trenggalek sendiri maupun Indonesia secara umum," terang Rian Firmansyah ditemui di lokasi aksi depan DPRD Trenggalek, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, salah satu poin utama yang dibawa adalah desakan terkait transparansi pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). 

Pihaknya menuntut agar pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat secara utuh dalam penyusunan regulasi tersebut.

Bullying hingga Fasilitas Sekolah Jadi Sorotan

Tak hanya isu nasional, GMNI juga menyoroti berbagai ketimpangan pendidikan di daerah, mulai dari sarana prasarana yang tidak layak, gaji guru, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.

"Di Trenggalek, kami menyoroti kasus bullying (perundungan) di sekolah, pungutan liar (pungli), kekerasan, hingga fasilitas sekolah yang tidak memadai," tegasnya.

Rian juga mengkritik langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek dalam menangani isu sosial di sekolah.

Ia menilai upaya pendampingan dari dinas terkait, seperti Dinas Sosial (Dinsos) P3A, selama ini masih bersifat seremonial.

"Kami ingin pendampingan itu benar-benar menyentuh siswa SD hingga SMA, bukan sekadar seremonial. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami memiliki draf rencana sendiri yang akan kami selesaikan dengan cara kami," tambahnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD Trenggalek, Arik Sriwahyuni yang menemui bersama Subandi menyambut baik masukan dari para mahasiswa.

Pihak Legislatif menegaskan berada di barisan mahasiswa, sekaligus siap mengawal tuntutan tersebut.