Sekolah yang Belum Bisa Ikuti UNBK, Bisa Menumpang dan Tidak Dipungut Biaya
Menyambut Ujian Nasional Berbasis Komputer akan dilaksanakan bulan April 2017. Wakil Gubernur Jawa Timur, Gus Ipul melakukan rapat gabungan
Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menyambut Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan dilaksanakan bulan April 2017, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melaksanakan rapat gabungan bersama beberapa instansi di Ruang Kerja Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya.
Pada rapat tersebut, Gus Ipul mengundang beberapa instansi, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Telkom, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Pada rapat tersebut, Dinas Pendidikan Jawa Timur menyampaikan bahwa hampir 100 persen SMA dan SMK di Jawa Timur siap mengikuti UNBK.
"Untuk yang daratan , 100 persen bisa ikut UNBK, hanya 12 SMA di kepulauan yang belum bisa ikut UNBK seperti di Raas, Sepekan, dan lain-lain," ujar Saiful Rahman, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Senin (6/3/2017) .
Baca: Terkendala Fasilitas, UNBK di Lamongan Terpaksa Gandeng SMA - SMK
Dalam kesempatan tersebut, Saiful Rahman juga menyebutkan waktu-waktu pelaksanaan UNBK.
"Tanggal 5-8 April untuk SMK, 10-13 April untuk SMA dan 18-19 April digunakan untuk ujian susulan SMA dan SMK," ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa total SMA sederajat yang bisa melaksanakan UNBK secara mandiri berjumlah 3.252 sekolah.
"Untuk SMA yang bisa melaksanakan UNBK secara mandiri berjumlah 1.067, SMK berjumlah 1.391 dan MA berjumlah 661 sekolah," ujarnya.
Untuk sekolah-sekolah yang belum bisa ujian mandiri bisa menumpang di sekolah lain dan tidak dipungut biaya.
"Untuk sekolah yang belum bisa ujian mandiri, bisa menumpang ke sekolah lain, misalnya SMA menumpang ke SMK dan sebaliknya, soalnya ujian SMA dan SMK kan tidak bersamaan, dan sekolah yang menumpang tidak dipungut biaya atau gratis," ujarnya.
Ia juga menjelaskan, walaupun dibawah wewenang yang berbeda, SMA dan SMP bisa menumpang satu sama lain.
"SMA bisa juga menumpang ke SMP dan sebaliknya. Walaupun berbeda kepengurusannya, SMA di urus Pemprov sedangkan SMP itu Pemkot, hal tersebut tetap diperbolehkan dan gratis juga," ujarnya.
Sampai saat ini terdapat 1.285 SMP dan 415 MTS yang mempunyai server mandiri.
