Sambut Cak Imin, Gus Ali Beri Warning Keras ini Untuk PKB
Kiai Sepuh ini minta warningnya benar-benar menjadi perhatian serius PKB, partai yang didirikan Ulama dan Kiai NU.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Mujib Anwar
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pengasuh Pesantren Progresif Bumi Shalawat, Sidoarjo, KH Agoes Ali Masyhuri, memberikan beberapa nasehat sekaligus warning keras penuh makna kepada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Kamis (25/5/2017).
Menurut Gus Ali, panggilan KH Agoes Ali Masyhuri, ada beberapa strategi membesarkan partai, khususnya PKB, di Jatim.
Pertama, PKB harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung dan memadai. Bukan hanya menduduki jabatan di tataran legislatif saja, PKB juga harus memiliki kader yang menduduki jabatan eksekutif.
Baca: Cak Imin Ajak PDIP Koalisi Dengan PKB Usung Gus Ipul, Begini Proposal yang Ditawarkan
Sayangnya, saat ini di Jatim, kader PKB mayoritas ada di jajaran legislatif atau DPRD saja.
"Kalau orang tukang ngomong, kita punya seambreg. Tapi kalau pemimpin di eksekutif, kita miskin," tegasnya, di acara Musyawarah Kubro Ulama dan Kiai Pengasuh Pesantren se-Jawa Timur, yang digelar di Pesantren yang diasuhnya.
Baca: Cak Imin Pastikan PKB Usung Gus Ipul Jadi Calon Gubernur Jatim
Hal ini, kata Gus Ali, harus benar-benar jadi perhatian serius PKB dengan meningkatkan kualitas kadernya.
"Sudah saatnya NU melalui PKB menempatkan figur di tataran eksekutif," tandasnya.
Berikutnya, PKB juga harus bersinergi dengan kalangan Nahdlatul Ulama (NU).
Baca: Halim Iskandar Legowo, PKB Makin Semangat Jadikan Gus Ipul Gubernur Pertama
Menurut kiai yang juga menjadi Wakil Rais PWNU Jatim ini, dengan memaksimalkan kedekatan dengan NU, PKB tak perlu lagi membuat jaringan.
"Kalau PKB akur dengan para kiai NU, PKB akan besar," ucap Gus Ali, mengingatkan.
Baca: Aneh, Soal Calon Gubernur yang Diusung di Pilgub Jatim, PAN Pilih Pasrah ke Cak Imin
Gus Ali juga menyebut pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan melalui mengakomodir keinginan rakyat, PKB harus turun menemui konstituen.