APBD Jatim 2026 Resmi Disahkan, DPRD Dorong Pendapatan Daerah dari Sektor BUMD

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim bersama Pemprov resmi mengesahkan APBD Jatim 2026 melalui Rapat Paripurna, Sabtu (15/11/2025).

Pengesahan tersebut diketok palu setelah seluruh fraksi di Gedung Indrapura sepakat atas rancangan pendapatan dan belanja daerah untuk tahun depan.

Dari pembahasan, pendapatan dalam APBD disepakati sekitar Rp 26,3 triliun. Sementara belanja daerah sekitar Rp 27,2 triliun.

Defisit di angka ini melalui pembiayaan netto. Ditengah tantangan fiskal daerah yang dihadapi Jawa Timur ini, DPRD Jatim menyampaikan sejumlah harapan. 

Baca juga: Sikap Fraksi PKB DPRD Jatim Usai Syaikhona Kholil dan Gus Dur Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Sebab diketahui, APBD tahun ini, terutama dari sisi pendapatan menyusut dibanding tahun sebelumnya. Musababnya adalah penyesuaian regulasi tentang keuangan daerah serta penyusutan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf mengatakan, pengesahan ini dilakukan setelah seluruh fraksi di dewan menyetujui rancangan APBD.

"Semua saran, masukan dan harapan fraksi-fraksi yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dalam pendapat akhir fraksi, agar segera ditindaklanjuti," kata Musyafak Rouf.

Musyafak memimpin langsung jalannya rapat paripurna dengan didampingi oleh jajaran Wakil Ketua. Yakni Wakil Ketua Deni Wicaksono, Hidayat, Blegur Prijanggono dan Sri Wahyuni.

Sementara dari Pemprov hadir langsung Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Emil Dardak, Wakil Gubernur Jatim.

Sebelum APBD disahkan, seluruh fraksi di dewan telah menyampaikan pandangan akhir. Dalam kesempatan ini berbagai catatan serta saran kepada Pemprov Jatim disampaikan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati diantaranya menyoroti, pemangkasan TKD sebesar Rp 2,8 Triliun pada APBD 2026 dibandingkan dengan APBD 2025. Fraksi PKS meminta Pemprov Jatim melakukan perbaikan kebijakan fiskal.

"Yakni berupa peningkatan pertumbuhan target PAD maksimal 5 persen dengan melihat potensi dan realisasi 3 tahun terakhir," kata Lilik dalam rapat paripurna.

Peningkatan PAD pada 2026 bisa dilakukan dengan perbaikan tata kelola BUMD dan anak usaha yang dimiliki, pemanfaatan aset daerah secara komprehensif. Khususnya, penanganan aset yang idle dan inventarisasi kerjasama pemanfaatan aset berbasis teknologi informasi.

Selain itu, Lilik juga menyoroti dampak terhadap pemangkasan TKD di sektor belanja daerah. Fraksi PKS meminta agar Pemprov melakukan kebijakan belanja daerah dengan memperhatikan capaian mandatory spending pada APBD 2026.