Ternyata Ini Alasan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Tak Mau Alokasikan Dana untuk SMA/SMK

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nurul Aini

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sempat kukuh mempertahankan pengelolaan SMA/SMK di pengadilan agar tetap berada di tangan Pemerintah Kota, Wali Kota Surabaya kini tidak dapat berbuat banyak.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini kini hanya menjalankan aturan setelah gugatan ke Mahkamah Agung ditolak.

Meskipun DPRD Surabaya masih mendorong Wali Kota tetap mengalokasikan dana untuk siswa SMA/SMK, Risma menolaknya.

(Berencana Beri Bantuan Seragam Sekolah, Begini Cara Dispendik Surabaya Hindari Data Siswa Fiktif)

Ia tidak mau ambil risiko menyalahi aturan yang ada.

"Di aturannya itu jelas, clear, bahwa yang memiliki wewenang itu siapa. Saya tidak berani melawan itu," kata Risma, Rabu (6/9/2017).

Karena menyadari kakunya aturan tersebut, Risma kukuh saat berkali-kali menjadi saksi untuk gugatan atas pengelolaan SMA/SMK.

Namun saat ini tidak ada jalan lain, sebab gugatan itu ditolak dan kewenangan pengelolaan sekolah jenjang SMA/SMK berada di tangan Pemprov Jatim.

(Meski Menang Lawan PSPK Pasuruan, Asisten Pelatih Deltras Sidoarjo Kecewa, Kenapa?)

Mengenai masukan DPRD yang mengatakan telah berkonsultasi dengan kementerian dan mengatakan pemberian bantuan dimungkinkan, Risma meminta bukti tertulis.

Ia memilih berhati-hati dalam hal ini sebab tidak mau terbawa dalam kasus hukum.

"Aku ini takut dipenjara, kan gak salah aku hati-hati. Toh aku sudah usaha jadi saksi berkali-kali," kata Risma.

Terlebih Wali Kota dua periode tersebut mengaku kerap diingatkan oleh kejaksaan dan kepolisian supaya tidak mengambil risiko sekalipun dengan niat membantu.

(4 Santri ini Selalu Jadikan Temannya di Pondok Sansak Hidup Hingga Tewas, Gara-gara Ada Laporan ini)