Pemerintahan Lumpuh dan Aspirasi Tersendat, Warga Kota Malang Kecewa Dengan Wakil Rakyatnya di Dewan

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Prahara dan kasus suap yang menimpa Anggota DPRD Kota Malang menjadi perhatian serius warga Kota Malang.

Ini setelah 41 anggota DPRD Kota Malang terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi APBD-P 2015. Dampaknya, roda pemerintahan di Kota Malang kini lumpuh.

Sejumlah warga Malang mengaku kecewa. Pasalnya, anggota DPRD yang diharapkan bisa menjadi wakil bagi rakyat kecil justru memanfaatkan jabatanya untuk keuntungan mereka sendiri. Sehingga masyarakat menjadi korban.

Hal ini diungkapkan Junaedi (40). Pria yang sehari-hari bekerja sebagai sopir angkutan umum itu mengaku kecewa dengan kinerja dari DPRD. Meskipun tak terlalu mengikuti perkembangan kasusnya.

"Saya rasa anggota dewan yang tersangkut kasus itu tidak memiliki kesadaran sosial. Mereka sudah tidak perduli dengan rakyat kecil. Kalau sudah begini, mungkin tahun akan saya coblos semua karena siapapun yang dipercaya hasilnya sama saja," ucapnya, Rabu (5/9/2018).

• DPRD Kota Malang Lumpuh, Pimpinan Masih Berkutat Tunggu Informasi Sekwan

Menurut Junaedi, seharusnya ada hukuman tegas bagi para pelaku korupsi. Kalau hanya dihukum penjara dan dimiskinkan dinilai tak terlalu membuat pelaku korup jera. Sehingga situasi yang sama bisa kembali terulang di waktu lainya.

Ia juga menilai bahwa hukum Indonesia tidak tegas. Sebab, cukup banyak napi korupsi yang masih mendapatkan remisi hukuman. Padahal tindakan yang dilakukan oleh para koruptor tersebut jelas sudah merugikan negara.

"Kalau cuma dihukum lalu dimiskinkan, tidak akan membuat jera dan berikutnya pasti akan muncul lagi dan lagi. Kalau saya pribadi mungkin lebih baik untuk para koruptor dihukum mati saja seperti di China," tegas warga Kedungkandang Kota Malang tersebut.

• BREAKING NEWS - KPK Tetapkan 22 Anggota DPRD Kota Malang ini Jadi Tersangka Baru Suap APBD

Hal senada disampaikan Muhammad Kanawi (66). Dia mengaku sangat kecewa dengan wakil rakyat di DPRD Jatim.

Pasalnya, dengan kasus yang menimpa anggota DPRD kota Malang tentu membuat pelayanan kepada masyarakat akan terganggu. Hal itu tentu saja merugikan bagi warga masyarakat, karena tak bisa menyampaikan aspirasi.

"Saya rasa tetap rakyat kecil yang jadi korban. Kami tetap saja kesusahan," bebernya.

Lebih lanjut, warga Jl Muharto gang 7 kota Malang itu menambahkan, dengan adanya kasus yang menimpa anggota DPRD Kota Malang membuatnya berfikir ulang untuk memberikan hak pilihnya tahun depan.

Seperti diketahui, tahun 2019 nanti memang akan ada pemilihan serentak, yakni pemilihan legislatif dan presiden.

"Kalau sudah seperti ini saya jadi pikir-pikir lagi untuk pemilihan tahun depan," tegas Kanawi. (Alfi Ramadani)

• Diperbincangkan di Opening Creremony Asian Games 2018, Stutntman Jokowi Buka Suara dan Minta Maaf