Fraksi PKS DPRD Jatim Janji Usulkan Payung Hukum untuk Ponpes di Tingkat Daerah

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pondok pesantren menjadi salah satu alternatif pendidikan yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia di luar pendidikan formal.

Jawa Timur pun menjadi satu provinsi yang dikenal sebagai provinsi dengan seribu pondok pesantren.

Selain jumlah pondok pesantren nya yang banyak, ulama-ulama besar lahir dari Jawa Timur.

Sebut saja KH Hasyim Asy'ari, KH Abdurrahman Wahid, KH Wahab Hasbullah, dan nama-nama besar lain.

(Tidak Mainkan Otavio Dutra dan Gantikan Pugliara, Ini Penjelasan Pelatih Persebaya Djanur)

(Isu Keluarga Sempat Jadi Alasan Putus, Reino Barack Akhirnya Ungkap: Kesalahan Luna Sangat Berat)

Namun sampai saat ini, pondok pesantren belum mempunyai payung hukum yang jelas.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Irwan Setiawan mengatakan bahwa anggota Fraksinya akan berkumpul membahas payung hukum Ponpes di Jawa Timur.

"Prinsipnya kita mendukung dan mensupport agar program Ponpes bisa disinergikan dengan program pembangunan daerah dan sebaliknya," kata Irwan, Minggu (16/9/2018).

Irwan mengatakan, PKS sadar pondok pesantren mempunyai peranan yang besar dalam sektor pendidikan di Jawa Timur.

"Untuk itu pekan depan insyaallah kita berencana mengumpulkan fraksi, membahas peran ponpes di pendidikan yang besar sehingga perlu dibuat payung hukum di tingkat daerah," lanjutnya.

Selain hal tersebut, Sekretaris DPW PKS Jatim ini juga mengatakan agenda lain dalam rapat tersebut adalah membahas evaluasi fraksi dalam satu tahun dan jelang Pilpres 2019.

(Pria ini Curi Kabel Listri di Ngoro Mojokerto, Gunting Baja Disimpan di Dalam Sarung)

(Pertahankan Jalur Klasemen Papan Atas, Beginilah Permainan Arema FC Dimata Pelatih MU)