DPD RI Punya Kewenangan dan Tugas Baru, Sekjen APHTN-HAN Berikan Saran ini

Himawan Estu Bagijo menyarankan agar DPD bisa memilah dan memprioritaskan Peraturan Daerah (Perda) yang akan dipantau

DPD RI Punya Kewenangan dan Tugas Baru, Sekjen APHTN-HAN Berikan Saran ini
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Focus Group Discussion (FGD) Peran DPD RI dalam Harmonisasi Legislasi Pusat dan Daerah, di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Kamis (11/10/2018). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sekjen Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Himawan Estu Bagijo menyarankan agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bisa memilah dan memprioritaskan Peraturan Daerah (Perda) yang akan dipantau dan dievaluasi.

Hal tersebut diungkapkan Himawan saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Peran DPD RI dalam Harmonisasi Legislasi Pusat dan Daerah, di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Kamis (11/10/2018).

Himawan menjelaskan, berdasarkan UU nomor 2 tahun 2018, DPD RI mempunyai kewenangan dan tugas baru yaitu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Perda.

Gempa 6,4 SR Guncang Banyuwangi, Semua Barang Bergetar dan Bunyi, Anak-anak Menangis

CPNS 2018 - Pendaftar Formasi CPNS Difabel Masih Sepi, Kepala BKD Jatim Gunakan Pola Pendampingan

"Karena DPD ini levelnya nasional dan tidak punya perangkat di daerah, maka kita usulkan bahwa DPD itu membuat prioritas Perda mana yang akan dipantau dan evaluasi itu," kata Himawan.

Himawan pun menyarankan agar Perda yang diprioritaskan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

"RPJMD yang pertama, karena RPJMD itu akan melihat sinkronisasi RPJMN, RPJMD dan RPJMD kabupaten kota," lanjutnya.

Pakde Karwo Gelar Rapat Terbatas Tanggulangi Gempa Jawa Timur, Berikut Hasilnya

Prioritas Perda yang kedua adalah Perda khusus daerah.

"Jadi Perda itu tidak ada pelaksanaan peraturannya di tataran yang lebih tinggi, sehingga benar-benar Perda itu khusus di daerah itu saja, maka ini DPD perlu memantau kekhususannya ini apa. Nanti alasan itu lah yang menjadi bahan untuk dilakukan sinkronisasi dan catatan untuk DPD," kata Himawan.

Pakde Karwo Gelar Rapat Terbatas Tanggulangi Gempa Jawa Timur, Berikut Hasilnya

Wilayah Jatim Diguncang Gempa, Pakde Karwo Jamin Rumah Rusak jadi Tanggung Jawab Pemprov

Catatan-catatan tersebut bukan hanya ditujukan kepada kabupaten/kota yang menerapkan Perda khusus tersebut tapi juga presiden dan menteri untuk melakukan fungsi pemantauan dan pengawasan.

"Itu saran saya, karena DPD itu kan tidak banyak, cuma 136 anggota, kalau melakukan sifatnya teknik tidak mungkin, makanya harus melakukan kebijakan yang strategis," pungkasnya.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved