Rumah Politik Jatim

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Bandingkan Angka Partisipasi Pemilu Jaman Soeharto dengan Sekarang

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Widya Yudha mengatakan semua pihak terkait harus bekerjasama untuk meningkatkan partisipasi warga di Pemilu 2019

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Bandingkan Angka Partisipasi Pemilu Jaman Soeharto dengan Sekarang
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Widya Yudha 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Widya Yudha mengatakan pemerintah, KPU, dan stakeholder terkait harus bekerjasama untuk meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilu 2019 nanti.

Yudha menilai saat ini ada kecenderungan umum angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu terus menurun pasca reformasi tahun 2004.

Yudha melanjutkan, di jaman Soeharto partisipasi Pemilu bisa diatas 90 persen tapi setelah masuk reformasi di tahun 2004, turun menjadi 80 persen dan terakhir di tahun 2014 menjadi 72 persen.

"Jadi ada kecenderungan di era demokrasi ini kan tidak ada paksaan kepada warga untuk memilih, itu menjadi tidak bagus," kata Yudha pada Senin (5/11/2018).

(Kajati Jatim Sebut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal di PT DPS Beda dengan Proyek Tangki Pendam)

(Dicurhati Emak-Emak, Hayono Isman Siap Perjuangkan Aspirasi Perempuan)

Menurut politisi dari Partai Golkar ini, salah satu media yang dapat mendorong tingginya angka partisipasi untuk Pemilu 2019 adalah teknologi.

"Di Afrika itu jumlah pemilih milenial nya 30 persen dan dari jumlah tersebut yang berpartisipasi aktif cuma 20 persen. Sedangkan di Kanada jumlah pemilih milenialnya cuma 20 persen tapi partisipasinya sampai 70 persen," ucap Yudha.

Tingginya angka partisipasi di Kanada tersebut, lanjut Yudha karena sosialisasi Pemilu yang masif yang dilakukan pemerintah agar masyarakat terutama Milenial tidak cuek dan punya rasa ingin tahu yang tinggi.

"Jumlah milenial kita ada 34.45 persen dari total penduduk, itu harus kita gugah kesadaran politiknya, kita ingin agar trennya partisipasinya benar-benar meningkat," ucap anggota DPR RI dari Dapil Tuban-Bojonegoro itu.

(Kajati Jatim Sebut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal di PT DPS Beda dengan Proyek Tangki Pendam)

(Dua Bandar Judi di Lamongan Ditangkap Polisi)

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved