BPWS Belum Ada Rencana Kembangkan Wilayah Pasca Penggratisan Jembatan Suramadu

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pasca penggratisan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) belum ada rencana untuk menambah pembangunan.

Hal itu dilakukan karena BPWS masih kalah wewenang dengan pemerintah daerah, seperti Pemkab Bangkalan dan Pemkot Surabaya. 

"Kami tidak memiliki kewenangan wilayah. Berbeda dengan Batam yang Otorita sudah terbentuk terlebih dahulu. Sementara kami (BPWS) di sini sudah ada bupati atau kepala daerah," kata Plt Deputi Perencaan BPWS, Agus Wahyudi, di sela menerima kunjungan anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo, Senin (5/11/2018).

• Emil Dardak Sebut Pemerintah Perlu Pertahankan Pelabuhan Kapal Ferry sebagai Penyangga Suramadu

Sehingga, pihaknya harus berkoordinasi dengan kepala daerah setempat bila melakukan pengembangan.

Sementara seperti yang diketahui, Pemkot Surabaya masih mengaku mampu dan siap melakukan pengembangan daerah kaki Suramadu yang ada di wilayahnya.

"Kalau Surabaya bisa membangun kawasan kaki Suramadu sendiri, yah untuk apa kami datang. Lebih baik difokuskan untuk Madura saja yang lebih memerlukan," ungkap Agus.

• VIDEO: Hadiri Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38, Pakde Karwo Cicipi Makanan Olahan Ibu-ibu PKK

• Pelabuhan Kamal Sepi Setelah Jembatan Suramadu Gratis, Pakde Karwo: Kita Gunakan Primus Inter Pares

Saat ini, BPWS memilih untuk melakukan pengembangan di kawasan kaki jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM).

Namun pengembangan itu sudah masuk ke rencana sejak tahun 2016.

Di tahun 2016 anggaran untuk pengembangan KKJSM mencapai Rp 76,4 miliar.

Kemudian tahun 2017 anggaran KKJM mencapai Rp 123 miliar, dan tahun 2018 ini mencapai Rp 79,1 miliar.

• Anggota DPR RI Soroti Anggaran Perawatan Jembatan Suramadu yang Belum Masuk APBN 2019

"Saat ini progresnya terus dilakukan, dengan pembangunan sentra PKL, pembuatan taman di tepi pantai, SPBU, fasilitas toilet dan lainnya," lanjut Agus.

Sementara penggratisan masuk Jembatan Suramadu juga tidak memberi pengaruh pada BPWS, karena pembayaran itu sebelumnya dilakukan oleh PT Jasa Marga dan keuangannya diserahkan ke negara.

"Tidak ada yang masuk ke BPWS secara langsung. Kami langsung mendapatkan anggaran dari APBN untuk pembiayaan pengembangan terkait wilayah Jembatan Suramadu ini," ungkap Agus. (Sri Handi Lestari)