Hasil Penelitian WKR, 14 Proyek Bernilai Puluhan Miliar Hasil Lelang LPSE Madiun Diduga Bermasalah

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Tim peneliti Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) menemukan kejanggalan lelang 14 proyek total bernilai puluhan miliar rupiah di Layanan Pengadaan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Madiun tahun 2018.

"Setelah kami lakukan penelitian patut diduga menurut data kami ada 14 pekerjaan proyek yang berpotensi bermasalah. Nilai satu proyeknya di atas Rp 500 juta hingga miliaran rupiah," kata Koordinator WKR, Budi Santoso kepada wartawan di Madiun, Kamis (8/11/2018).

Budi mencontohkan, ada pemenang proyek yang dalam penawarannya hanya turun 2,4 persen dari pagu dana proyek yang dilelang.

• Pegawai Pertamina Depo Madiun Ciptakan Alat Olahraga yang Bisa Hasilkan Energi Ramah Lingkungan

Kontraktor pemenang proyek penawarannya turun sedikit dari pagu dana proyek.

Kondisi ini, kata Budi menunjukkan adanya indikasi dugaan pemenang proyek sudah dikondisikan.

"Akibat kolusi dan nepotisme ini pemerintah daerah tidak mampu efesiensi anggaran pembangunan, sehingga bisa merugikan keuangan negara. Semisal penawaran bisa turun sepuluh persen atau sembilan persen maka angka ini akan masuk ke kas daerah," kata Budi.

• Hadiri Baksos di Madiun, Soekarwo Bahas Kemudahan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Ia menjelaskan, apabila penawaran hanya turun dua persen dari pagu dana proyek, padahal semestinya bisa turun sepuluh  persen, maka ada dana delapan persen dari nilai proyek yang hilang begitu saja.

Padahal bila dihitung, jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah.

Tak hanya kejanggalan nilai penawaran proyek yang kecil dari pagu anggaran dana proyek, ia juga mengaku menemukan adanya perusahaan yang memiliki rekam jejak jelek mengerjakan proyek pemerintah, tetapi tetap dimenangkan pada lelang proyek LPSE tahun anggaran 2018 di Pemkab Madiun.

Ia mencontohkan pemenang tender proyek Kantor Camat Balerejo yang sebelumnya bermasalah di mana-mana.

• Dua Tahun Derita Tumor Mulut, Warga Desa Ngadipiro Nganjuk ini Berharap segera Dioperasi

Begitu juga dengan pemenang proyek gedung Madiun Kampung Pesilat, juga bermasalah karena memiliki rekam jejak telat menyelesaikan pekerjaan proyek pemerintah di daerah lain.

"Perusahaan cacat kok bisa masuk, kan ini juga menjadi tanda tanya," ungkap Budi.

Menurut Budi, panitia semestinya harus mempertimbangkan bila ada peserta tender yang memiliki rekam jejak buruk dalam melaksakanan proyek.

• Ketua DPD Nasdem Madiun Raya Kompak Pasang Target Maksimal di Pileg 2019

"Tetapi saya tidak bisa menyalahkan panitia saja. Bisa jadi itu sudah pesanan dari OPD untuk memenangkan kontraktor tertentu. Dengan demikian nilai kolusinya dan nepotisme seperti ini sehingga bisa menimbulkan kerugian negara," kata Budi.

Budi mengatakan, hasil analisis timnya mendata sepuluh rekanan yang sering mendapatkan sering menang tender.