Rumah Politik Jatim

Bawaslu Tak Diberi Salinan Data DPT yang Tambah Lebih Setengah Juta, Begini Dalih KPU Jatim

Bawaslu Tidak Diberi Salinan Data DPT yang Tambah Lebih Setengah Juta, Begini Dalih dan Alibi KPU Jatim.

Bawaslu Tak Diberi Salinan Data DPT yang Tambah Lebih Setengah Juta, Begini Dalih KPU Jatim
TRIBUNJATIM/BOBBY KOLOWAY
KPU Jatim saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan I, Senin (15/10/2018) di Surabaya. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - KPU Jatim tak memungkiri bahwa pihaknya belum menyerahkan data nama dan alamat pemilih (by name, by adress) kepada Bawaslu Jatim, pasca perbaikan kedua Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. KPU Jatim menyatakan bahwa saat ini masih berproses dan akan tuntas sepekan kedepan.

"Kami butuh waktu untuk memproses kompilasi maupun proses pembintangan. Waktunya agak lama karena harus perdesa dan perkelurahan," kata Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam kepada Surya.co.id (TribunJatim Network) di Surabaya, Rabu (14/11/2018).

Menurut Anam, proses kompilasi dengan jumlah data yang mencapai jutaan tidaklah mudah. Apalagi, juga terkait proses pembintangan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Kelaurga (NKK).

"Kami mengolah data yang mencapai jutaan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit," tandas Anam.

DPT di Jatim Bertambah Lebih Setengah Juta, Bawaslu Tak Diberi Salinan Data Oleh KPU

Pihaknya menargetkan bahwa data pemilih tersebut dapat diserahkan maksimal tujuh hari pasca penandatanganan berita acara penetapan DPT yang dilaksanakan hari ini, Rabu (14/11/2018).

"Sesuai regulasi, maksimal data itu harus diserahkan 7 hari setelah penandatangan ini," tandasnya.

Senyampang dengan proses itu, KPU juga tengah berproses pada sistem informasi data pemilih (sidalih). Hal ini pula yang menyebabkan data Sidalih dengan DPT di beberapa kabupaten/kota di Jatim masih ada yang berbeda.

Menurut Anam, proses memasukkan data berbasis komputer tersebut menemui kendala karena dilakukan bersamaan se-Indonesia.

"Ada sekitar 8500 KPU tingkat kecamatan, 545 kabupaten/kota, hingga 34 provinsi se-Indonesia yang berproses secara bersama-sama. Sehingga, trafficnya yang padat mengakibatkan agak crowded. Kami mengakali dengan bekerja tengah malam hingga dini hari," kata Anam.

Rais Aam KH Maruf Amin Nyawapres, Halaqah Ulama & Anak Cucu Pendiri NU Serukan Muktamar Luar Biasa

Meskipun demikian, pihaknya memastikan tingkat akurasi perbaikan DPT yang kedua kalinya ini. "Proses penetapan DPT kan tidak serta merta dilakukan di provinsi. Namun, berjenjang mulai dari desa dan kelurahan," tandasnya.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved