Lakukan Sidak di Rutan Klas I Surabaya, Ombudsman RI Tampung Keluhan Warga Binaan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pradhitya Fauzi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Usai memberikan hasil kajian dan temuan kepada para Kepala UPT Pemasyarakatan di Jatim, Ombudsman RI masih melanjutkan kunjungan kerjanya.

Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu beserta timnya, melanjutkan kunjungan kerjanya di Jawa Timur dengan melakukan sidak ke Lapas dan Rutan.

Mereka melakukan sidak didampingi Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati, Kadiv Administrasi Wisnu Nugroho Dewanto sampai Kadiv Pemasyarakatan, Anas Saeful Anwar, Rabu (14/11/2018).

Satu dari sejumlah Rutan yang menjadi tujuan sidak Ombudsman RI adalah Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo.

• Pasar Ekspor Sepatu Turun, Ketua Aprisindo Jatim Sebut Hal ini Jadi Faktor Pemicunya

Kunjungan anggota Ombudsman dan pihak lain itu rupanya sempat membuat Karutan Medaeng, Teguh Pamuji dan Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Medaeng, Andi Surya,terkejut.

Pasalnya, pihak Rutan Klas I Surabaya mengaku tidak tahu jika rombongan Ombudsman akan melakukan sidak di tempatnya.

Pada kesempatan tersebut, Ninik Rahayu meninjau langsung ke area blok hunian Rutan Klas I Surabaya.

Ninik Rahayu juga sempat meninjau langsung blok Antasari yang berisi 631 tahanan.

• Parkir Sembarangan, Ban Belakang Mobil Nopol W Digembok Dishub Kota Surabaya

Di sana, Ninik Rahayu meminta waktu khusus untuk dapat berbincang dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Selama berinteraksi dengan WBP, Ninik Rahayu sempat memberikan pertanyaan secara langsung terkait apa saja yang dirasakan mereka.

WBP itu pun mengaku ada beberapa kendala, mulai dari kesehatan, air bersih, sanitasi, alas tidur, sampai sirkulasi udara.

"Ternyata masalah di sini sangatlah kompleks, sangat tak ideal," beber Ninik Rahayu.

• Usai Dilantik Jadi Wakapolrestabes Surabaya, AKBP Leo Simarmata Cek Ruang Tahanan Polsek Jajaran

Ninik Rahayu menambahkan, hampir seluruh masalah yang ada di Rutan dan Lapas, berakar dari kondisi overstay dan overload.

"Perlu kebijakan dari pihak pusat, permasalahan ini tak bisa diselesaikan Karutan maupun Kakanwil saja," imbuhnya.

Ninik Rahayu berjanji akan membawa dan melaporkan hasil temuan itu ke pemerintah pusat agar ada perbaikan pada Criminal Justice System.

"Untuk melakukan perbaikan, semuanya harus terlibat," tandas Ninik Rahayu.

• Hakim PN Surabaya Kabulkan Perdamaian PT Merpati Airlines, Mantan Pramugara Senior: Kami Sangat Puas