Rumah Politik Jatim
Muhammadiyah Tak Terikat Parpol Apapun, IMM Pusat: Pernyataan Amien Rais Bertentangan Dengan Khittah
Muhammadiyah Tak Terikat Dengan Parpol Apapun, DPP IMM Menegaskan Bahwa Pernyataan Amien Rais Bertentangan Dengan Khittah.
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Peryataan Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais yang akan 'menjewer' Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir terkait Pilpres 2019, langsung jadi bola liar dan ditanggapi serius oleh kalangan di internal Muhammadiyah.
Salah satunya Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) yang menyoroti peryataan Amien Rais yang menyebut akan 'menjewer' Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Peryataan Amien Rais itu keluar lantaran Haedar Nashir membebaskan warga Muhammadiyah untuk memilih capres/cawapres manapun saat pemilu berlangsung pada 17 April 2019 mendatang.
• Sikap Muhammadiyah Tak Jelas di Pilpres, Amien Rais Beri Sindiran Keras dan Akan Jewer Haedar Nashir
DPP IMM menilai, peryataan Amien Rais itu bertentangan dengan semangat khittah yang sudah dipernah digagas dalam muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makkasar.
"Muhammadiyah tidak terikat dengan partai politik apapun, dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik," tegas Ketum DPP IMM Najih Prastiyo dalam keterangannya, Selasa (20/11/2018).
Selain itu, pada tanwir Muhammadiyah pada tahun 2002 di Denpasar, Bali yang secara prinsip menegaskan Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.
Di Khittah Denpasar juga, lanjut Najih, ditegaskan kalau ada hal-hal yang genting, Muhammadiyah menjalankan peran sabagai interest groups, kelompok kepentingan, atau menyampaikan opini, atau mendesakkan sikap Muhammadiyah.
• Bela Sandiaga Uno Soal Langkahi Makam Pendiri NU, Masyarakat Jombang Tuntut Fadli Zon Diadili
"Kami pertegas bahwa Muhammadiyah sesuai dengan Khittah tidak dukung mendukung pasangan calon seperti halnya partai politik," jelas Najih Prastiyo.
Najih mengatakan, di dalam khittah Muhammadiyah, tidak ada anjuran Muhammadiyah harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres.
Sebab, jika sampai fatwa dikeluarkan, dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah.
"Bila dukung-mendukung dilakukan lalu apa bedanya Muhammadiyah dengan tim sukses ataupun parpol pendukung calon presiden?," cetus Najih Prastiyo.
Sekali lagi Muhammadiyah, kata Najih, adalah rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa itu.
Oleh Karena itu, DPP IMM mendukung sikap Ketua Umum PP Muhammadiyah yang menjaga netralitas Muhammadiyah dan tetap berada di tengah sebagai ummatan wasathon (tengahan), yaitu dengan tidak memberi dukungan kepada salah satu capres.
"Siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden, kami yakin Muhammadiyah tetap akan menjadi mitra kritis pemerintah," tutup Najih Prastiyo.
(Tribunnnews.com/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)
