Jatim Duduki Urutan Pertama Provinsi yang Pejabat Publiknya Banyak Ditangkap KPK

Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana Fakultas Hukum Unair, tahun ini ada peningkatan drastis untuk pejabat publik Jatim yang ditangkap KPK.

Jatim Duduki Urutan Pertama Provinsi yang Pejabat Publiknya Banyak Ditangkap KPK
TRIBUNJATIM.COM/PRADHITYA FAUZI
Mantan Ketua DPRD Malang, Yaqud Ananda Gudban duduk di kursi pengunjung sebelum sidang tuntutan di PN Tipikor di Sidoarjo pada Rabu (28/11/2018) siang dimulai. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini, 2018, agaknya harus menjadi evaluasi besar bagi provinsi Jawa Timur.

Pasalnya dari catatan Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, tahun ini ada peningkatan drastis untuk pejabat publik di Jawa Timur yang tertangkap KPK.

Yang membuat Jawa Timur berada di urutan teratas dengan jumlah pejabat publik terbanyak yang kena tangkap KPK, akibat tindakan korupsi.

Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana Jawa Timur menduduki posisi ketiga.

Lawan Korupsi, Caleg PSI Gelar Simulasi Bidik Koruptor di Malang

Sekretaris Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Iqbal Felisiano, mengatakan sejak tahun 2017-2018 ada sebanyak 12 kepala daerah yang tercokok KPK

Itu ditambah dengan lebih dari 50 anggota DPRD yang juga tertangkap KPK, dimana terbanyak diduduki oleh Kota Malang.

"Trennya di Jatim meningkat untuk pejabat publik yang tersangkut kasus korupsi dan ditangkap oleh KPK. Di tahun 2016 -2017 ada di peringkat kedua, lalu pada 2017-2018 naik kelas di urutan pertama nasional. Sayangnya, naik kelasnya untuk hal yang negatif," kata Iqbal, pada Sabtu (8/12/2018).

Menurut Iqbal ada beberapa faktor yang menyebabkan Jawa Timur banyak terjadi praktik tindakan korupsi, gratifikasi, maupun penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan.

Peringati Hari Anti Korupsi, Maruli Hutagalung Akan Gelar Acara Bertemakan BERANI

Pertama, adalah lemahnya pengawasan internal.

Di pemerintahan sendiri bersama sejumlah lembaga keamanan yang berlaku sebagai pengawas di Jawa Timur cukup banyak. Namun nyatanya, pengawasan internal tidak cukup mampu untuk mencegah dan menindak adanya korupsi. Bahkan mayoritas yang menangkap dan mengungkap kasus korupsi di Jawa Timur adalah KPK, yang notabene ada di pusat.

Halaman
1234
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved