DPR Dorong Pemda Permudah IMB/PBG untuk Dukung Pendataan Kualitas Bangunan Pondok Pesantren

Poin Penting :

• Pemerintah berencana mendata kualitas bangunan pesantren
• Hal ini buntut tragedi ambruknya gedung Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur
• Anggota DPR RI, Reni Astuti mendukung rencana pemerintah dengan meminta pemda permudah urusan IMB dan PBG

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Anggota DPR RI, Reni Astuti mendukung rencana pemerintah untuk melakukan pengecekan terhadap bangunan pesantren. 

Rencana pemerintah untuk mendata kualitas bangunan pesantren diharapakan turut ditindaklanjut dengan sejumlah langkah komprehensif. 

Tak sekadar melakukan pendataan, Pemerintah Daerah diminta menyiapkan langkah preventif sebagai dukungan penyelenggaraan pendidikan di pesantren.

Peristiwa ambruknya mushola Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo menjadi momentum untuk melakukan perbaikan.

Tercatat, ada tiga korban runtuhnya bangunan di Ponpes Al Khoziny yang mengalami luka berat hingga harus diamputasi. Mereka adalah Nur Ahmad, Saifur Rosi, serta Haikal yang mendapatkan perawatan di RSUD Sidoarjo.

Baca juga: Antisipasi Tragedi Al Khoziny Terulang, Kemenag Jombang Cek Kelayakan Bangunan Ratusan Pesantren

Dalam kunjungannya, Gus Ipul juga sempat menjenguk Haikal. Di sana, dia sempat berbincang dengan bocah 13 tahun yang harus kehilangan satu kakinya itu. Serta berbincang dan memberi penguatan kepada orangtua Haikal yang terus menunggui putranya menjalani perawatan.

Kondisi Haikal sudah berangsur membaik dan stabil setelah menjalani amputasi kakinya. Penanganan terhadap pasien Haikal dilakukan oleh dokter-dokter profesional. Kondisinya juga terus dipantau karena mengalami trauma fisik dan mental. 

"Tragedi kemarin memang tidak bisa dianggap selesai, harus ada evaluasi atau perbaikan. Tentu, kita menyampaikan duka mendalam kepada korban, kepada keluarga, santri. Kedua, pemerintah harus maksimal untuk kemudian melindungi dan kemudian memberikan program-program bantuan," kata Reni ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (12/10/2025).

Baca juga: Cucu Keponakan Menteri PPPA Ikut Jadi Korban Ambruknya Ponpes Al Khoziny, Dimakamkan di Bangkalan

Mengantisipasi kejadian tersebut terulang, pemerintah harus membangkitkan kesadaran para pengasuh untuk peduli terhadap kontruksi bangunan pondok pesantren masing-masing. 

Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini, Pemda bisa ikut andil melakukan pengawasan dengan mempermudah proses perizinan.

Banyaknya pesantren yang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang kini berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ditengarai bukan karena kurangnya kesadaran pesantren. Namun, juga karena panjangnya proses pengurusan.

"Ini menjadi evaluasi juga buat pemerintah daerah dalam memberikan layanan kemudahan. Biasanya, memang nggak mahal tapi mahalnya nanti di [sewa jasa] konsultan. Nah, tidak semua [pesantren] kemudian bisa membayar konsultan," kata politisi PKS ini.

"Nah, pemerintah daerah harus hadir untuk memberikan layanan yang mudah dan terjangkau agar kemudian semua orang yang mau membangun itu tidak lagi berpikir, nanti nguruse angel, nanti mbayare mahal dan sebagainya," katanya.