Komisi A DPRD Kota Surabaya Desak Pemkot segera Buat Perwali untuk Atur Dana Kelurahan

Seiring dengan diklat pada lurah untuk teknis penyaluran dana kelurahan, maka Pemkot Surabaya harus sudah memulai penyusunan Perwali Dana Kelurahan.

Komisi A DPRD Kota Surabaya Desak Pemkot segera Buat Perwali untuk Atur Dana Kelurahan
SURYA/FATIMATUZ ZAHROH
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, Senin (21/1/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Seiring dengan terbitnya PP No 17 2018 dan Permendagari no 130 tahun 2018 yang mengatur tentang dana kelurahan, Komisi A DPRD Kota Surabaya mendesak Pemkot Surabaya untuk segera menyusun Perwali yang mengatur tentang teknis penyaluran dana kelurahan. 

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, pada Surya (TribunJatim.com Network), Senin (21/1/2019).

Ia mengatakan, seiring dengan diklat yang dilakukan pada 154 lurah untuk teknis penyaluran dana kelurahan, maka Pemkot Surabaya harus sudah memulai untuk penyusunan Perwali Dana Kelurahan. 

Kawasan Sumberejo dan Pakal Sering Banjir, Pemkot Surabaya Bangun Rumah Pompa Tahun Ini

Nantinya, aturan ini akan menjadi acuan dan pijakan bagi para lurah yang menjadi penanggung jawab untuk penyaluran dana kelurahan. 

"Aturan ini yang akan memagari mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh. Harus segera dibuat Perwali ini, sebab toh Januari ini para lurah juga sudah diberikan diklat," kata politisi PDIP yang akrab disapa Awi ini. 

Ia menyebut, dana kelurahan ini adalah kebijakan dari Presiden Jokowi untuk bisa mengungkit dan mendorong pembangunan di tingkat kelurahan, serta untuk memeratakan pembangunan sebagaimana di desa juga sudah diberikan dana desa. 

Tri Rismaharini Launching Konter Pelayanan HKI, 150 UKM Surabaya Dapat Hak Paten Gratis, Ini Caranya

"Pemkot harus siapkan infrastruktur organisasinya untuk penyaluran dana desa, sistemnya pengusulan, realisasi pembangunan, serta menyiapkan sumber daya manusianya," imbuh Awi. 

Berdasarkan aturan PP maupun Permendagri disebutkan, dana kelurahan digunakan dalam bentuk program.

Program ini direncanakan oleh organisasi perangkat di kelurahan, mulai RT, RW, PKK, karang taruna dan seterusnya. 

Menurutnya, dalam Perwali ini juga harus diatur dan dicocokkan dengan penyaluran dana lain yang juga disalurkan langsung ke masyarakat, apakah itu jasmas, bansos, maupun bentuk penyaluran dana lainnya, sehingga tidak ada tumpang tindih. 

Anak Korban Pembunuhan yang Dibakar di Pasuruan Sebut Ayahnya Berguru ke Salah Satu Tersangka

Namun dalam aturan juga sempat disebutkan bahwa dana kelurahan nantinya digunakan untuk sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat.

Nantinya untuk memutuskan perencanaan untuk penggunaan dana kelurahan akan dibahas dalam forum musrenbang.

"Untuk jumlahnya adalah 5 persen dari APBD dikurangi DAK. Dari APBN akan diberikan sebesar Rp 54 miliar, tapi juga disupport dari APBD yang jumlahnya berlipat-lipat. Nah nilainya ini yang harus juga dibicarakan bersama Pemkot dan DPRD," kata Awi.

Diklat PMK Surabaya Datangkan Narasumber Ahli, Mulai Petugas PLN hingga Penjinak Hewan Buas

Namun jika dari hitungan rumus itu, maka seharusnya dana kelurahan yang akan dikelola 154 kelurahan di Surabaya akan mencapai Rp 450 miliar.

Nilai itu akan diputuskan dalam forum rapat antara tim anggaran Pemkot Surabaya dan Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya. (Surya/Fatimatuz Zahroh)

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved