Menguak Peran Penting Gus Dur di Balik Perayaan Imlek, Keputusan Setelah Era Soeharto Paling Diingat

Gus Dur rupanya memiliki peran penting di balik perayaan Tahun Imlek. Hal itu terjadi setelah masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Simak sejarahnya!

TRIBUNJATIM.COM - Perayaan Tahun Baru Imlek rupanya tak lepas dari sosok Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Gus Dur, yang merupakan Presiden keempat RI ini rupanya memiliki peran penting terkait Perayaan Tahun Baru Imlek setelah masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Seperti diketahui, hari ini, Selasa (5/2/2019) bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek 2570.

Pantauan TribunJatim.com, bertepatan dengan hari ini, #TerimaKasihGusDur menjadi trending topic di Twitter.

Lalu, mengapa Gus Dur berkaitan erat dengan Tahun Baru Imlek dan apa peran pentingnya kala itu?

Berikut sejarahnya:

• 10 Foto Ucapan Imlek 2019 Versi Para Artis, Ada Ashanty Hingga Raline Shah, Foto BCL Paling Beda!

Dalam artikel Kompas.com berjudul "Peran Gus Dur di Balik Kemeriahan Imlek", selama Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, masyarakat etnis Tionghoa dilarang merayakan Imlek secara terbuka.

Hingga saat ini belum diketahui alasan atau latar belakang Soeharto melahirkan sejumlah kebijakan yang dianggap mendiskriminasi etnis Tionghoa.

Adapun mengenai larangan perayaan Imlek secara terbuka, kebijakan itu diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.

Dalam aturan itu, Soeharto menginstruksikan agar etnis Tionghoa yang merayakan pesta agama atau adat istiadat "tidak mencolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga".

Sementara itu, kategori agama dan kepercayaan China ataupun pelaksanaan dan cara ibadah dan adat istiadat China itu diatur oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung.

Imlek dan Cap Go Meh kemudian masuk dalam kategori tersebut.

• Meriahnya Perayaan Imlek di Kampung Pecinan Tambak Bayan Surabaya, Tata Sesaji Hingga Tari Kipas

Setelah Soeharto jatuh pada 1998, bermacam tradisi dan adat istiadat Tionghoa yang dilarang tidak serta-merta bisa langsung dijalani kembali.

Sejumlah kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa juga masih ada, misalnya kewajiban menyertakan surat bukti kewarganegaraan RI ketika mengurus dokumen kependudukan khusus untuk etnis Tionghoa.