Sidak ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Bambang Haryo Soroti Tol Laut yang Tak Maksimal Fungsinya

Bambang Haryo lakukan sidak ke Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Jalan Kalimas Baru No 194, Perak Utara, Pabean Cantian, Surabaya.

Sidak ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Bambang Haryo Soroti Tol Laut yang Tak Maksimal Fungsinya
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Gerindra, Bambang Haryo saat sidak ke Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Senin (11/2/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Gerindra, Bambang Haryo lakukan sidak ke Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Jalan Kalimas Baru No 194, Perak Utara, Pabean Cantian, Surabaya, Senin (11/2/2019).

Sidak yang dilakukan politisi Partai Gerindra itu bertujuan untuk melihat langsung progresivitas tol laut yang dimulai pemerintah sejak tahun 2015.

Selama melakukan sidak, Bambang Haryo mendapati barang-barang komoditi yang diangkut dan dikirim melalui tol laut tidak jelas regulasinya.

Jenguk di Rutan Medaeng, Bambang Haryo Ungkap Kondisi Ahmad Dhani Sangat Sehat

Komunitas Muda-Mudi Surabaya Peduli Gelar Konser Amal, Galang Dana Untuk Penderita Kanker

Ia menganggap pemerintah tidak melakukan pengawasan secara rinci mulai dari, pengawasan jumlah barang yang dikirim, kemana saja lokasi tujuan pengiriman dan dijual dengan harga berapa setelah tiba di tempat tujuan.

"Dan saya tanya barang-barang ini mau dijual kemana, ternyata jawabannya tidak ada yang tahu," katanya pada awak media seusai melakukan sidak.

Parahnya lagi, tambah Bambang Haryo, selama ini barang komoditi yang sudah sampai di tujuan, ternyata langsung dilemparkan begitu saja ke mekanisme pasar.

Bambang Haryo Anggota DPR RI : Saya Nangis Lihat Rakyat Menderita dan Tidak Sejahtera

Selain Gus Ipul dan Wali Kota Risma, Khofifah Harus Intens Berkomunikasi dengan Pakde Karwo

"Kalau gitu yang untung ya si pemilik komoditi saja, si kapital kapital dagang itu, bukannya masyarakat," tambahnya.

Pemerintah, menurut Bambang Haryo, terkesan melakukan pembiaran dan lepas tanggung jawab dalam pelaksanaan tol laut.

Pengusaha Kapal Ferry asal Surabaya itu mendesak pemerintah agar tol laut harus berfungsi sebagai stabilisator harga komoditi pasar.

"Barang yang bisa diantar melalui tol laut bukan diatur oleh pihak pelayaran, tapi pemerintah yang paling tahu kebutuhan rakyat," katanya.

Persinga Ngawi Ajukan Satu Leg Lawan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya

Ia berharap agar tol laut bisa memudahkan masyarakat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga relatif murah sesuai pasaran, dan Jangan sampai menjadi akses bagi oknum kalangan tertentu meraup untung.

"Jangan sampai telat ini hanya dibuat bisnis untuk kelompok-kelompok tertentu, tapi benar-benar untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya.

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com:

Penulis: Luhur Pambudi
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved