Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Dirjen PPMD, Taufik Madjid: Dana Desa Sukses,Menteri Eko Putro 'Kuliahi' Utusan 123 Negara di Roma

Dirjen PPMD, Taufik Madjid menyebut, Menteri Eko Putro Sandjojo paparkan keberhasilan pengelolaan dana desa ke utusan dari 123 negara di Roma

Editor: Adi Sasono
ISTIMEWA/DITJEN PPMD
KETERANGAN FOTO: Dirjen PPMD, Taufik Madjid (kanan) saat tiba di arena kegiatan dan membuka workshop pada Rabu, (13/2/2019) di Jakarta. 

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal berharap tenaga pendamping profesional (TPP) berkontribusi optimal dalam penyusunan Roadmap Tenaga Pendamping Profesional 2020-2025 Tingkat Nasional.

Hal ini disampaikan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT, Taufik Madjid SSos MSi dalam workshop penyusunan Roadmap TPP di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Atas nama Menteri PDTT, Eko Putro Sandjojo, Taufik Madjid menyampaikan, kajian roadmap TPP oleh seluruh provinsi itu dapat diintegrasikan menjadi satu dokumen penting agar dapat memotret seluruh kegiatan pendamping desa secara efektif dan efisien.

"Kita yakin kajian roadmap yang dilakukan provinsi bekerjasama dengan perguruan tinggi di daerah masing-masing dapat menghasilkan kebijakan program pendampingan yang efektif dan efisien secara nasional", kata Taufik Madjid dalam rilis media yang diterima redaksi TribunJatim.com.

Dirjen mengingatkan seluruh Pendamping Desa di Indonesia, saat ini Kemendesa dan pendamping desa tengah berada dalam “program besar”, yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini dibiayai negara dengan dana yang sangat besar. Oleh sebab itu, ouput yang dihasilkan pun harus sepadan, bahkan harus lebih besar pula.

“Kita semua berharap seluruh Tenaga Pendamping Profesional untuk berperan lebih aktif dan manfaat lebih besar bagi Desa. Beri kontribusi terbaikmu,” ujar Taufik disambut tepuk tangan semangat.

Sebagai kementerian yang menjalankan fungsi pembangunan desa dengan pembiayaan dari Dana Desa, Taufik berharap agar pemanfaatan dana desa harus benar-benar sesuai semangat UU Desa, yakni Desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis.

Menyinggung bukti keberhasilan Pemerintah mengelola Desa, Dirjen mengatakan beberapa Negara tengah belajar dengan Indonesia.

“Tadi pagi (13 Februari 2019,red) Pak Menteri Desa bertolak ke Roma, Italia. Pak Menteri akan memberi paparan di hadapan 123 negara, terkait capaian dan keberhasilan desa di Indonesia. Tentunya, itu tak lepas dari dana desa dan program pendampingan,” tegas Taufik.

Secara nasional, angka kemiskinan di desa sudah turun sekitar 1,2 juta. Jumlah desa yang berstatus mandiri, maju, dan berkembang, juga bertambah setiap tahunnya.

Dan pendapatan perkapita masyarakat desa naik dua kali lipat dibanding sebelumnya. Ekonomi masyarakat desa sudah semakin kuat.

Pencapaian tersebut, kata Taufik, karena manfaat adanya dana desa dan program pendampingan.

“Jumlah tenaga pendamping desa, yakni 39 ribu secara nasional. Ini yang saya harap terus dijaga kualitas kinerja dan semangatnya,” tegas Dirjen.

Sementara itu, Direktur PMD M Fachri SSTP MSi menyampaikan, dari 33 provinsi (minus DKI Jakarta) yang mengelola dana desa, saat ini 22 provinsi telah menyelesaikan kajian roadmap TPP-nya.

Sedangkan 11 provinsi lain sedang menyelesaikan kajian roadmap itu.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved