PRD Jatim Minta Khofifah-Emil Dardak Atasi 3 Persoalan di Jatim, Termasuk Soal Pengangguran
KPW PRD Jatim menyebutkan ada sejumlah persoalan yang harus diperhatikan oleh Khofifah dan Emil Dardak
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Jawa Timur menorehkan sejarah baru.
Sebab, Rabu (13/2/2019) kemarin telah dilantik perempuan gubernur pertama di Jawa Timur, yaitu Khofifah Indar Parawansa.
Pelantikan Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya, Emil Dardak dilangsungkan di Istana Negara di jalan medan merdeka Utra jakarta pada hari rabu 13 februari 2019 oleh presiden Joko Widodo.
Terkait hal itu, Ketua KPW PRD Jatim, Hermawan menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi catatan penting pasangan Khofifah–Emil selama memimpin jawa timur 5 tahun kedepan.
• Khofifah-Emil Diarak Pakai Mobil Jeep Willys dari Masjid Al-Akbar Surabaya Menuju Tugu Pahlawan
Dalam siaran pers yang diterima TribunJatim.com, Hermawan menyebutkan setidaknya ada 3 persoalan yang harus menjadi konsentrasi Khofifah-emil dalam 5 tahun ke depan.
Di antaranya persoalan ketimpangan ekonomi, pemerataan pembangunan khususnya terhadap kawasan terpencil semacam daerah kepulauan.
Sebab, menurutnya dari catatan BPS tahun 2018 ratio gini di Jawa Timur mencapai 0,379, walaupun turun 0,036 poin di tahun sebelumnya tapi angka ketimpangan ini masih terbilang tinggi.
“Gubernur baru ke depan harus mampu merumuskan program pemerataan ekonomi agar angka ketimpangan antara kaya dan miskin tidak semakin lebar” ucap pria asal Tuban ini.
Persoalan kedua adalah pengangguran dan bonus demografi.
Pengangguran di Jawa Timur juga masih terbilang tinggi, tahun 2018 tercatat masih di atas angka 3 Persen dari jumlah total angkatan kerja.
Di sisi lain bonus demografi dijatim akan datang mendahului bonus demografi secara nasional.
Hermawan melanjutkan, berdasarkan data yang disampaikan gubernur sebelumnya, Soekarwo,m jumlah angkatan kerja pada 2019-2020 akan mencapai 69,70 persen dari total jumlah penduduk.
“Artinya, jika gubernur baru kali ini tidak menyiapkan strategi khusus untuk menyerap tenaga kerja baru maka pengangguran akan semakin meningkat dan susah terkendali” Ujar Hermawan.
Lalu yang ketiga adalah persoalan tata kelola pemanfaatan sumber daya alam (SDA).
"Sudah banyak kasus merugikan rakyat yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Jawa Timur. Di Banyuwangi, Lumajang dan banyak lagi daerah kota/kabupaten seluruh Jatim, di mana dipihak rakyat selalu yang jadi korban dan dirugikan. Kasus-kasus itu berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya alam oleh pemerintah yang lebih mementingkan swasta daripada kepentingan rakyat setempat," kata Hermawan.
