Belasan Ribu Santri di Jombang Berpotensi Golput, 11 Ribu Santri Belum Masuk DPTb Pemilu 2019
Belasan ribu santri di Jombang, Jawa Timur, berpotensi tidak mencoblos alias golput pada pileg-pilpres 17 April mendatang.
Penulis: Sutono | Editor: Yoni Iskandar
TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Belasan ribu santri di Jombang, Jawa Timur, berpotensi tidak mencoblos alias golput pada pileg-pilpres 17 April mendatang.
Ini karena sejauh ini baru 868 pemilih yang telah mengurus formulir pindah memilih (form A5) dan telah terdata di KPU dalam Daftar Pemilih Tambagan (DPTb).
Ketua PC Rabhitah Ma'ahid Islamiyah (RMI/Asosiasi Pondok Pesantren) NU Jombang, Agus Jauharuddin Alfatih mengatakan, estimasi belasan ribu ini berasal dari empat pondok pesantren besar di Jombang.
Yakni Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas, Pondok Pesantren Darul Ulum (PPDU) Peterongan, Pondok Pesantren Mambaul Maarif (PPMM) Denanyar, serta Ponpes Tebuireng.
Rata-rata setiap ponpes dari 4 pondok besar itu memiliki pemilih pemula yang potensial sebagai pemilih 3.000-an santri yang berstatus sebagai mahasiswa dan pelajar.
Padahal, berdasar data RMI NU ini, di Jombang ada sedikitnya 300 pesantren yang mayoritas santrinys dari luar daerah, itu potensial sebagai pemilih milenial. Sehingga, bukan tak mungkin belasan ribu santri ini bakal menjadi golput.
• Ribuan Santri-Mahasiswa di Jombang Berpotensi Tidak Gunakan Hak Pilih dalam Pemilu 2019
• Standard Chartered Bank Optimis Momentum Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2019 Tetap Terjaga
• Adik Prabowo Subianto Kunjungi Ahmad Dhani, Hashim Djojohadikusumo: Lebih Sering Guyon
"Di level pelajar ini harusnya ada upaya KPU untuk menyentuh. Sebab kendala teknis santri untuk keluar pondok ini ribet. Misalnya izin pengurus, butuh kendaraan juga, apalagi sekarang ini masa ujian, mereka butuh fokus," ujarnya, Selasa (19/2/2019).
Jauharuddin menilai, sejauh ini sosialisasi KPU belum efektif mengajak santri menyalurkan hak pilihnya. Dia berharap, KPU jemput bola ke pesantren-pesantren dengan cara membuka posko pindah pilih selama masa tahapan kedua pendataan DPTb ini.
Teuku Azwani, pengurus Ponpes Tebuireng menyatakan, pihak pondok berupaya mendata santri yang memiliki hak suara pada Pemilu Jombang.
Hasilnya, dari sekitar 2.000 santri yang memiliki hak suara, baru tercatat 250 santri yang terdata secara kolektif. Ini pun belum terdaftar dalam DPTb di KPU.
"Ini yang mendata pihak pondok bukan KPU. Biasanya santri lansung ke kantor yayasan. Seingat saya pada 2014 lalu, disiapkan TPS di dalam pondok. Tapi kalau sekarang saya tidak tahu, apa ada TPS di pondok atau tidak," kata Azwani.
Hasil rekapitulasi KPU Jombang menetapkan jumlah DPTb untuk Pemilu 2019 sebanyak 868 orang. Sedangkan pemilih keluar Jombang sebanyak 282 orang.
Saat ini KPU Jombang masih membuka pendataan DPTb tahap kedua hingga 12 Maret. Sehingga kesempatan bagi pemilih yang ingin pindah memilih untuk Pemilu 17 April hanya sekitar satu bulan lagi.(sutono/TribunJatim.com).