KPU Jawa Timur Pastikan Batal Sediakan 19 TPS di Perguruan Tinggi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur memastikan tak akan menambah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari anjuran KPU RI untuk tidak menyiapkan TPS di perguruan tinggi.

"Menindaklanjuti edaran dari KPU RI, kami sepakat akhirnya memutuskan untuk tidak menyiapkan TPS di kampus," kata Ketua KPU Jatim, Choirul Anam pada acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTb kedua di Surabaya, Kamis (21/3/2019).

• Pelipatan dan Penyortiran Surat Suara Selesai, KPU Pamekasan Temukan 1.471 Surat Suara Rusak

Untuk diketahui, pada rekapitulasi pemilih tambahan tahap pertama di pertengahan Februari silam, KPU akhirnya memutuskan menambah jumlah TPS sebanyak 217 TPS yang tersebar di 36 kabupaten/kota se-Jatim.

TPS sebanyak itu untuk mengakomodir jumlah Daftar Pemilih tambahan (DPTb) di Jatim yang mencapai 61 ribu calon pemilih.

Yang mana, beberapa di antaranya akan ditempatkan di beberapa kantong pemilih potensial, seperti pesantren, perguruan tinggi, hingga lembaga permasyarakatan.

• Gubernur Jatim Khofifah Ingin Durian Wonosalam Bisa Diekspor ke Tiongkok

Sebagai solusi atas peniadaan TPS di kampus, pihak KPU rencananya akan memasukkan para mahasiswa ke TPS terdekat di tempat mahasiswa berdomisili.

"Kami telah menyampaikan hal itu kepada para jajaran KPU di dinas KPU Kabupaten dan Kota," kata Anam yang juga mantan Komisioner KPU Surabaya ini.

Beberapa TPS yang dicoret tersebut berada di kampus yang berlokasi di Surabaya, Malang, dan beberapa wilayah lain.

Praktis, jumlah TPS tambahan pun berkurang dari yang awalnya 217 TPS menjadi 198 TPS tambahan saja.

• Kekurangan 3.909 Lembar Surat Suara Pemilu 2019, KPU Kota Blitar Tunggu Kiriman dari Pusat

"Untuk yang di pesantren dan lapas, kami usahakan tetap disediakan. Terutama, untuk lokasi yang memiliki jumlah pemilih cukup besar," katanya.

Meskipun demikian, pihaknya masih belum dapat memastikan TPS tersebut mengingat anggaran untuk TPS tersebut belum tersedia.

"Kami baru sebatas mengusulkan ke KPU RI," kata Anam.

Oleh karenanya, pihaknya pun kini masih menunggu anggaran dari KPU RI yang ditaksir menghabiskan Rp 5 juta untuk tiap TPS.

• Jelang Persebaya Vs Tira Persikabo, Djadjang Nurdjaman Terus Asah Finishing Pemain

Anggara sebesar itu, di antaranya untuk pendirian TPS, logistik, hingga honorarium para Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

"Kami mohon maaf karena belum bisa memberikan kepastian soal jumlah TPS tambahan.

Hal ini kami tahu akan menghambat rencana pengadaan saksi para peserta Pemilu," kata Anam.

"Namun, kami sedang mengusahakan bahwa TPS itu tetap ada. Sebab, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memfasilitasi para pemilih," pungkas Anam. (Surya/Bobby Constantine)

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com: