Massa Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Ngluruk UINSA Surabaya, Tolak Pemberian Gelar pada Soekarwo
Massa Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Ngluruk UINSA Surabaya, Tolak Pemberian Gelar pada Soekarwo.
Penulis: Luhur Pambudi | Editor: Sudarma Adi
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Massa aksi yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi menggeruduk Gedung Twin Tower UIN Sunan Ampel Surabaya, Jalan Frontage A Yani No 117, Selasa (26/3/2019).
Massa aksi menolak pemberian gelar Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Masdar Hilmi kepada Mantan Gubernur Jatim ke-13 Soekarwo alias Pakde Karwo.
Eri Mahmudi berharap pihak Rektorat UINSA menemui massa aksi untuk mendengar gugatan mereka.
• Banyak yang Ragu Gaya Retorika KH Maruf Amin pada Debat Cawapres, Ini Kata Pengamat Politik UINSA
• Adu Gagasan Industri Halal & Ekonomi Syariah, Pengamat Politik UINSA: KH Maruf Lebih Ahli Soal Itu
Dalam aksi itu mereka menyampaikan tiga gugatan;
Pertama. Mempertanyakan kontribusi Soekarwo di bidang Pendidikan Agama Islam (PAI).
• Presiden DEMA UINSA Surabaya Sebut Ajakan Senior Jadi Faktor Terkuat Mahasiswa Ikut Politik Praktis
Eri Mahmudi mengatakan, Pakde Karwo selama menjabat tidak berkontribusi dalam pengembangan PAI.
"Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) sama seperti kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah manapun," katanya pada awak media.
Kedua. Meminta transparansi proses pemberian gelar Doktor Honoris Causa tersebut.
Eri menganggap, pihak rektorat memiliki pertimbangan politis dalam memberikan gelar tersebut kepada Pakde Karwo.
Hal itu, dinilai Eri, mencederai almamater UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai kampus berbasis nilai dan moralitas.
"Hal lain yang janggal, tidak ada transparansi dari pihak rektorat maupun senat akademik UINSA dalam memberikan gelar tersebut," lanjutnya.
Ketiga. Meminta Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya membatalkan surat keputusan (SK) pemberian gelar tersebut.
Eri menganggap, secara substansi Soekarwo tidak berkontribusi dalam pendidikan Agama islam.
"pemberian gelar tersebut kami anggap pihak rektorat terkesan memaksakan," tandasnya.