Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

WALHI Minta Presiden Tegur Luhut Panjaitan yang Ancam Keluar Paris Agreement, Menko Beri Tanggapan

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) meminta Presiden Jokowi agar menegur Luhut Binsar Panjaitan karena mengancam keluar dari Paris Agreement.

TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan saat menghadiri 'Dialog Ekonomi Sekarang dan Yang Akan Datang' dengan tema 'Perkembangan Ekonomi Sosial bangsa Indonesia serta Rencan Pembangunan Manusia, Dunia Usaha dan Hukum'. Acara tersebut diselenggarakan di Spazio Hotel, Jalan Mayjen Yono Soewoyo, Surabaya, Jumat (29/3/2019) malam. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara terkait permintaan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) kepada Presiden Jokowi agar menegur dirinya yang mengancam keluar dari Paris Agreement (kesepakatan paris).

Walhi melihat, ancaman Luhut Binsar Panjaitan yang akan keluar dari Kesepakatan Paris karena dampak diskriminasi minyak sawit asal Indonesia oleh Uni Eropa terkesan serampangan dan tanpa berpikir panjang.

Menanggapi itu, Menko Luhut pun meminta kepada Walhi agar memahami betul isi dari Paris Agreement, yang bisa mengancam komoditas sawit di Indonesia.

"Walhi itu, dengarkan baik-baik, saya bilang kita itu mempertimbangkan setiap opsi untuk menjawab tindakan dari Uni Eropa sampai kepada opsi yang paling jelek yaitu kita keluar dari Paris Agreement," ujar Luhut, Jumat (29/3/2019) malam.

Cerita Menko Luhut Komentari Gaya Berpakaian Jokowi, Sang Presiden Beri Tanggapan Ini Bagus Pak

Pernyataan Prabowo Tentang Calon Menteri Ditanggapi Jubir TKN Lucu, Menko Luhut Sebut Tak Salah

Menurut Menko Luhut, hal tersebut wajar dilakukan mengingat kontribusi sektor palm oil terhadap perekonomian nasional sangat besar.

Bahkan palm oil berperan besar terhadap penurunan angka kemiskinan Indonesia, yang mulanya berkisar di angka 10 persen, kini turun menjadi 9 persen.

"Kemiskinan Indonesia turun dari 10 persen (pada tahun 2017) ke 9 persen (tahun 2018) itu. Salah satunya karena sawit, dan yang kedua adalah karena dana desa," kata Luhut.

Lebih lanjut, Menko Luhut juga meminta Walhi untuk banyak belajar terkait Sawit yang dianggap bisa merusak dan berdampak buruk bagi lingkungan.

"Ndak, kalau (sawit) kita kelola dengan benar, tidak merusak lingkungan, siapa bilang. Hasil penelitian Stanford University tidak, lebih merusak soy bean dari pada palm oil jangan salah. Walhi itu harus belajar juga, jangan asal ngomong aja," lanjutnya.

Uni Eropa Larang Penggunaan Minyak Sawit Mentah,Mendag Akan Batasi Impor

Inovasi Beton Berbahan Kelapa Sawit Tim WcFlurry ITS Surabaya Raih Juara 3 di Ajang Internasional

Menko Luhut menambahkan, ia juga mengecam pihak asing yang sering kali turut mencampuri permasalahan lingkungan hidup Indonesia. Baginya, pemerintahan kini sudah tahu apa yang dilakukan dan bagaimana mengelolanya.

"Ya iya dong, kita kan tahu apa yang baik buat kita, masak orang eropa lebih tahu lingkungan (Indonesia). Memangnya dia pikir, kita gak mikirin masa depan rakyat indonesia, sangat mikirin lah," ujarnya.

Sebelumnya Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional WALHI, Yuyun Harmono, mengkritik Luhut Binsar Panjaitan yang mengancam Indonesia ajan keluar dari kesepakatan Paris.

Padahal, keterlibatan Indonesia dalam Kesepakatan Paris merupakan komitmen Presiden Joko Widodo sebagaimana disampaikan pada COP 21 UNFCCC di Paris.

Indonesia akan terlibat dalam upaya menanggulangi perubahan iklim yang merupakan masalah global.

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan Internasional pada tahun 2030 sebagaimana tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved