Melanggar Izin Lingkungan, Pemkot Surabaya Ajukan Permohonan Pembubaran Pengelola TRS ke Kejari

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengajukan permohonan pembubaran PT Sasana Taruna Aneka Ria (Star) kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Teguh Darmawan.

Permohonan ini adalah bentuk sanksi administratif kepada perusahaan pengelola Taman Remaja Surabaya (TRS) itu.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Surabaya Arjuna Meghanada menyatakan, PT Star sebelumnya sudah dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 23 tahun 2012 tentang kepariwisataan.

Taman yang dikelola perusahan tersebut dianggap masih belum memiliki bangunan penampungan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

• 6.000 Pentol Gratis Dibagikan ke Warga Gresik Sambut Pemilu 2019, Tak Sampai 1 Jam Langsung Habis

• Dinilai Putusan Tidak Adil, Tiga Kurir Sabu 13,5 Kg Divonis Penjara Seumur Hidup Ini Ajukan Banding

Dengan demikian, PT Star dinyatakan sudah melanggar izin lingkungan yang sudah diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup dan izin pengelolaan oleh Dinas Pariwisata Surabaya.

Izin PT Star untuk pengelolaan TRS sudah dibekukan Pemkot Surabaya pada 17 Agustus 2018.

Izin itu akhirnya resmi dicabut pemkot mulai 23 Agustus 2018. Terhitung sejak saat itu sampai kini izin tersebut dinyatakan tidak berlaku.

"Pengadilan Negeri Surabaya bisa membubarkan badan hukum tersebut atas permohonan kejaksaan dengan dasar mengganggu ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang-undangan," ujar Arjuna, Minggu (14/4/2019).

TRS menurutnya merupakan aset pemkot berdasarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Pemkot lalu memberikan izin kepada PT Star untuk mengelola taman tersebut.

"PT Star sekarang sudah tidak aktif lagi mengelola dan tempat itu adalah aset pemkot," katanya.

Selain melanggar izin lingkungan, PT Star juga dituding memiliki banyak utang kepada pemkot.

Utang itu antara lain tunggakan pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) Rp 1,9 miliar dan tunggakan pembayaran retribusi parkir senilai Rp 13,9 juta. Sampai kini utang itu masih belum dilunasi.

Kini setelah mengajukan permohonan ke PN, kejari masih menunggu penetapan jadwal sidang pembubaran dari pihak pengadilan.