Pemilu 2019

Amankan Uang Rp 66 Juta, Bawaslu Ponorogo Temukan Kartu Bahan Kampanye Tiga Caleg Nasdem

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo kembali mengamankan barang bukti uang senilai Rp 66.130.000, Senin (15/4/2019) malam.

Amankan Uang Rp 66 Juta, Bawaslu Ponorogo Temukan Kartu Bahan Kampanye Tiga Caleg Nasdem
SURYA/RAHADIAN BAGUS
Petugas Bawaslu Ponorogo menunjukan barang bukti berupa uang yang diduga akan digunakan untuk money politics. 

 TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo kembali mengamankan barang bukti uang senilai Rp 66.130.000, Senin (15/4/2019) malam.

Uang yang diduga akan digunakan sebagai money politic itu diamankan dari koordinator pemenangan desa (kordes) berinisial B, warga Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Ponorogo.

Koordinator Bidang Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bawaslu Ponorogo, Juwaini ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (16/4/2018) malam, mengatakan selain menemukan uang, Bawaslu juga menemukan kartu bahan kampanye dari tiga orang caleg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR-RI dari partai Nasdem.

"Jadi di sana, selain mendapatkan alat bukti uang pecahan sepuluh ribu, dan dua puluh ribu, kami juga menyita kartu nama dari partai tersebut (Nasdem), ya kartu nama caleg tadi, Sri Wahyuni, Agus Mustofa, Mirza Ananta," katanya kepada Tribunjatim.com.

Dia menuturkan, karena diduga mengarah ke tindak pidana pihak Bawaslu Ponorogo melimpahkan temuan ini ke Sentra Gakkumdu.

Bawaslu Amankan 15 Warga Ponorogo, Temukan Uang Rp 66 Juta dan Daftar Penerima Money Politic Caleg

Ashanty Bersyukur Tak Pernah Lihat Wujud Hantu Penunggu Rumahnya: Orang Baik Nggak Pernah Ditampakin

VIRAL Video Gadis Pemulung Dibully Siswi-siswi Sekolah, Penyebabnya Sepatu Rusak

Setelah dibahas di Gakkumdu berdasarkan klarifikasi terhadap pihak terkait dan barang bukti yang diamankan Bawaslu, akan keluar rekomendasi.

Juwaini mengatakan, pihak Bawaslu Ponorogo telah meminta keterangan dari 15 orang saksi yang berada di Tempat Kejadian Perkara. Namun, tidak menutup kemungkinan, pihaknya akan memanggil para saksi tersebut apabila dibutuhkan tambahan informasi.

"Ada waktu tujuh hari, untuk menentukan status apakah harus ditindaklanjuti atau tidak. Selama itu, kami melakukan klarifikasi, kemudian pendalaman bukti-bukti yang ada, apakah ini mengarah ke pidana atau dihentikan, jadi kami memiliki waktu tujuh hari kerja," ujarnya kepada Tribunjatim.com.

Dari keterangan sejumlah saksi dan juga koordinator desa, dana tersebut rencananya akan dibagikan untuk imbalan memilih. Ada dua paket, yakni paket komplit Rp 70 ribu, kalau paket tidak komplit Rp 30 ribu.

"Paket lengkap tiga calon dan tidak lengkap ada dua calon. Kalau tiga calon dia memlih caleg provinsi, kabupaten, pusat. Kalau dua calon dia memilih provinsi dan pusat saja. Kalau paket komplit Rp 70 ribu. Kalau tidak komplit Rp 30 ribu," jelasnya.

Ketika ditanya, dari mana sumber uang tersebut, Juwaini mengatakan, Bawaslu belum mengetahui. Namun, dari pengakuan sementera koordinator desa, uang tersebut berasal dari Kepala Desa.

"Itu kan, uang itu yang pertama ada koordinator desa atas nama inisial B, kami melakukan penggrebekan di rumahnya, kemudian dia mengaku mendapatkan dari kepala desa.
Nah, kepala desa itu belum kami mintai keterangan," jelasnya.

Dia menambahkan, dari hasil pemeriksaan ternyata koordinator desa berinisial B juga merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Oleh sebab itu, pihak Bawaslu Ponorogo sudah merekomendasikan agar yang bersangkutan diberhentikan.

"Koordinator desa itu juga merupakan penyelengggara. Ternyata dia anggota KPPS dan sudah kami rekomendasikan untuk diberhentikan," imbuhnya. (rbp/TribunJatim.com).

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved