Pilpres 2019

Oknum PNS Diduga Terlibat Politik Uang Jelang Pemilu 2019

Seorang oknum PNS di Kabupaten Jember diduga terlibat dalam praktik politik uang menjelang Pemilu 2019. Dugaan politik uang itu sudah dilaporkan ke Ba

Oknum PNS Diduga Terlibat Politik Uang Jelang Pemilu 2019
Waspada Online
money politics 

 TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Seorang oknum PNS di Kabupaten Jember diduga terlibat dalam praktik politik uang menjelang Pemilu 2019. Dugaan politik uang itu sudah dilaporkan ke Bawaslu Jember, Rabu (17/4/2019).

Informasi yang beredar, seorang yang disebut berprofesi sebagai PNS itu ditangkap di sebuah daerah di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari. Polisi mengamankan uang tunai sebesar Rp 350 ribu dalam peristiwa tersebut.

"Memang benar ada indikasi politik uang. Uang yang diamankan Rp 350 ribu. Tadi pagi sudah dilaporkan ke Bawaslu, namun selanjutnya masih kami koordinasikan dengan Gakkumdu," ujar Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka kepada Surya, Rabu (17/4/2019).

Menurut Thobrony, Bawaslu seharian disibukkan dengan pemantauan di lapangan selama proses Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019).

Karenanya koordinasi dengan Gakkumdu paska operasi penangkapan dugaan praktik politik uang itu dilakukan malam ini.

Rony belum bisa berkomentar lebih banyak tentang dugaan tersebut. Terkait pemantauan selama hari H pemungutan suara Pilpres dan Pileg, Rony menambahkan tentang temuan Bawaslu.

Bawaslu Jatim Ikut Lakukan Supervisi Dugaan Money Politic di Lamongan

Hasil Quick Count Jokowi Unggul, La Nyalla Academia dan Rakyat Jokowi Cukur Gundul

Ratusan Pasien RSU Dr Wahidin Sudirohusodo Mojokerto Tak Bisa Mencoblos

"Paling banyak tentang TPS yang kehabisan surat suara, itu terjadi di sejumlah kecamatan. Ada TPS yang mendapatkan solusi, namun juga banyak yang tidak," ujar Rony kepada Tribunjatim.com.

Dia mencontohkan TPS 50 Kelurahan Sumbersari yang mendapatkan solusi atas habisnya surat suara. TPS itu mendapatkan tambahan surat suara, sehingga 100 orang pemilih yang menunggu di TPS itu bisa menyalurkan suaranya.

Tetapi di sejumlah TPS lain tidak mendapatkan tambahan surat suara. Akibatnya pemilih tidak bisa menyalurkan suaranya. Surat suara paling banyak habis adalah surat suara Pilpres.

"Ini yang masih kami kaji lebih lanjut. Juga akan kami laporkan ke provinsi. Kalau nanti menjadi sengketa bisa jadi, tetapi habisnya surat suara ini tidak menjadi salah satu pemicu Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS itu," tegas Rony. (Sri Wahyunik/TribunJatim.com).

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved