PPDB Zonasi Akan Diusulkan Jadi Peraturan Presiden, Mendikbud RI Ajak Perangi Praktik Kecurangan
PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) zonasi akan diusulkan Mendikbud Prof Dr Muhadjir Effendy MAP sebagai peraturan presiden (perpres).
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Arie Noer Rachmawati
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) zonasi akan diusulkan Mendikbud Prof Dr Muhadjir Effendy MAP sebagai peraturan presiden (perpres).
Sehingga kekuatannya lebih mengikat dibanding sebagai peraturan menteri (permen).
Hal itu disampaikan Mendikbud pada wartawan usai melihat pelaksanaan PPDB zonasi di SMPN 1 Kota Malang, Senin (20/5/2019).
"Nanti akan diusulkan PPDB zonasi jadi peraturan presiden," jelas Muhadjir.
• Hari Pertama PPDB SMP Negeri di Gresik, 500 Formulir Ludes dan Orangtua Rela Antre Sejak Subuh
• Cerita Orangtua Ambil Nomer Antrean PPDB SMP Negeri di Kota Malang untuk Anaknya Sejak Jam 5 Pagi
Memang ini tantangannya berat karena perlu kerjasama dengan pemkot, pemkab sebagai pengelola SD dan SMP serta pemprov sebagai pengelola SMA dan SMK.
Dikatakan, sebagai regulasi, maka PPDB zonasi tidak boleh ada kompromi agar tidak terjadi penyimpangan.
"Mari diperangi praktik-praktik seperti ketidakjujuran atau penyimpangan di sekolah," kata dia.
Seperti jual beli kursi, adanya perlakukan istimewa pada orang tertentu di sekolah tertentu termasuk praktik bimbel yang motifnya mendapatkan dana dari orangtua.
Disebutnya, pendidikan di Indonesia sudah bagus tapi belum merata.
Sehingga dengan zonasi bisa diketahui kekurangannya dimana. Misalkan di guru, kurikulum, peserta didik, sarana prasarana dll.
Karena itu langkah berikutnya perlu ada rotasi guru.
Untuk kekurangan sarpras sekolah di zonasi juga harus didata agar tidak ketinggalan dengan sekolah lainnya.
Maka nanti akan ada dana pusat lewat DAK (Dana Alokasi Khusus).
• Petunjuk Teknis PPDB SMA/SMK Negeri, Dindik Jatim Beri Kuota 20 Persen Dalam Zona untuk Seleksi NUN
• Website Sudah Bisa Diakses, Pin PPDB SMA/SMK Negeri Diambil Mulai 27 Mei - 20 Juni 2019 Selama Kerja
"Namun saya juga minta dana pendampingan dari APBD," kata Muhadjir.
Disebutnya, prestasi belajar siswa tergantung pada siswanya sendiri. Bukan dari sekolah.
Sehingga ia yakin di tiap sekolah ada anak-anak pintar.
Bukan hanya di sekolah tertentu saja dan anak tidak pintar ada di sekolah tertentu. (Surya/Sylvianita Widyawati)