Kantor Pertanahan Masih Cari Solusi Kisruh Penerbitan Sertifikat PTSL Desa Sambirobyong Tulungagung
Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tengah mencari solusi untuk menerbitkan sekitar 700 sertifikat program PTSL.
Penulis: David Yohanes | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tengah mencari solusi untuk menerbitkan sekitar 700 sertifikat program Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2019.
Sertifikat susulan ini adalah buntut kisruh pelaksanaan PTSL di Desa Sambirobyong Tulungagung.
Sebab sebelumnya, warga merasa ada pungutan liar hingga jutaan rupiah per orang, dengan dalih untuk pembuatan akta tanah.
Kepala Kantor Pertanahan Tulungagung, Eko Jauhari mengaku, dirinya ditelepon bupati Tulungagung untuk mencari solusi di Desa Sambirobyong.
• Pembagian Sertifikat PTSL di Desa Sambirobyong Tulungagung Diwarnai Protes Warga
• Hari Raya Kupatan, Warga Desa Boyolangu Tulungagung Ramai-ramai Nikmati Ketupat Gratis Aneka Lauk
“Bahkan saya ditelepon hingga dua kali oleh bupati. Saya katakan siap mencari solusi,” ujar Eko Jauhari, Kamis (13/6/2019).
Menurut Eko Jauhari, ada pemohon susulan yang masuk 2019, sebanyak 700 berkas. Pihaknya meminta agar kelompok masyarakat (Pokmas) yang mengurus PTSL melengkapi berkas. Setelah perbaikan, berkas kembali diserahkan pada 24 April 2019, dari tenggat waktu 27 April 2019.
Ternyata berkas yang masuk tersisa 580.
Kantor Pertanahan masih memberi toleransi, hingga masuk lagi berkas dan totalnya menjadi sekitar 700 berkas.
“Sebanyak 700 pemohon baru inilah yang sedang kami cari pola penyelesaiannya,” ucap Eko Jauhari.
• Kepala BPN Tulungagung Merasa Dijadikan Kambing Hitam Pungli Sertifikat di Desa Sambirobyong
• VIRAL Pengendara Motor Perempuan Masuk Tol Madiun-Nganjuk, Simak Responsnya saat Ditanyai Polisi
Semua berkas bisa diproses meski tanpa dokumen akta tanah.
Namun pihaknya tidak mungkin memasukkan permohonan baru ini ke dalam program PTSL 2019.
Warga bisa membayar secara mandiri ke negara.
Besarnya Rp 100.000 untuk kutipan surat ukur dan Rp 50.000 untuk pendaftaran.
Selain itu membayar ke panitia, tergantung luas tanah serta jenis tanah yang disertfikatkan.
• Jorge Lorenzo Akui Makin Percaya Diri Hadapi MotoGP 2019 setelah Kunjungi Jepang
Untuk pekarangan dan lahan pertanian ada rumus tersendiri.
