PKB Bongkar Kriterian Calon yang Akan Maju Pilwali Surabaya 2020, Sebut Soal Harus Bisa Atasi Macet

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sejumlah kriteria calon Wali kota Surabaya yang akan diusung pada Pilwali Surabaya 2020 mendatang.

PKB mensyaratkan dua hal utama yang harus dilakukan Wali Kota Surabaya ke depan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar.

"Koalisi di pilkada itu bisa dengan siapa saja. Persoalannya, bukan pada koalisi. Namun, ada pada kesamaan visi," kata Halim kepada jurnalis di Surabaya, Kamis (4/7/2019).

• PKB Bicara Kriteria Calon Wali Kota di Pilwali Surabaya : Harus Bisa Jaga Warga Asli dan Atasi Macet

Visi tersebut diharapkan menjadi acuan pembangunan Surabaya dalam lima tahun pemerintahan. "Visi yang kami usung menjadi perhatian dalam pembagunan di Surabaya," kata Halim.

Pertama, Wali Kota Surabaya yang diusung PKB harus bisa menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat Surabaya.

"Sebab, ini masalah akar budaya. Sehingga, bagaimana memberikan penghargaan kepada pemilik sejarah," kata Halim.

Ironisnya, Halim menilai warga masyarakat Surabaya asli hari ini semakin terpinggirkan. "Misalnya, Rungkut, dari 10-15 tahun yang lalu dengan Rungkut hari ini. Ada satu situasi yang sudah beda jauh. Kemana mereka (warga asli)?," kata Halim mencontohkan.

• Pengacara M Sholeh Siap Jadi Calon Independen di Pilwali Surabaya 2020, Bermodal 3 Hal Ini

Halim yang juga Ketua DPRD Jatim ini kawatir, apabila isu ini tak diperhatikan, maka warga asli Surabaya akan semakin terpinggirkan.

"Beruntung, kita masih bisa mendengar suara alunan ayat Al-Qur'an di masjid. Itu khas Surabaya. Ini yang nggak boleh hilang. Kalau ini hilang, Surabaya bisa hilang," jelasnya.

Di samping itu, pembangunan kedepan juga harus memperhatikan perikemanusiaan. Utamanya, dalam membuka akses jalan.

"Pendekatan yang harus digunakan adalah pembangunan berperikemanusiaan. Ini harus menjadi visi dan misi sehingga, memberi warna dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)," kata kakak Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum PKB ini.

PKB menilai masalah kemacetan juga menjadi fokus persoalan yang harus diselesaikan pemerintahan kedepan.

• Jadi Figur Potensial Maju Pilwali Surabaya, Reni Astuti Sebut PKS Bisa Berkoalisi dengan Siapa Saja

"Senyampang, belum separah Jakarta, penyelesaian ini harus segera dimulai. Mulai dari sistem pembangunan jalan, penambahan fasilitas armada, hingga beberapa terobosan lainnya," katanya.

Menurut Halim, penanganan kemacetan saat ini belum tuntas. Utamanya, untuk beberapa poros di pelosok Surabaya. "Ada banyak masalah kemacetan yang belum terjawab dan harus dituntaskan pemerintah kedepan," katanya.

Halim menegaskan bahwa pihaknya tak menjelaskan kriteria secara spesifik. "Kami tidak bicara orang. Namun mana yang bisa menerjemahkan visi kedalam program," urainya.

"Prinsipnya, kami tak mau asal gusur dan memindahkan orang. Sehingga, kalau pembangunan dapat berkelanjutan dan berperikemanusiaan, PKB akan mendukung," tegasnya.