Wacana Pemindahan Ibukota RI Jadi Dibicarakan Menteri dan Presiden, Target Mulai Digarap Tahun 2018
Wacana pemindahan Ibukota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta tampaknya tidak lagi menjadi sekedar wacana.
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Wacana pemindahan Ibukota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta tampaknya tidak lagi menjadi sekedar wacana.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (3/7/2017).
Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.
"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.
Baca: Sederet Laga Usai Idul Fitri, Berikut Hasil Klasemen Sementara Liga 1, PSM Makassar Kokoh di Puncak
Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini.
Mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota. Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.
"Utamanya Bappenas yang lead bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya dengan kementerian lainnya," kata Bambang.
Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.
Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia.
Baca: Inilah Perjalanan Kasus Dimas Kanjeng yang Dituntut Hukuman Seumur Hidup
Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana.
Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian.
Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.
Beredar kabar sebelumnya ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.
Wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya ini digagas pertama kali oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan dimunculkan kembali oleh Presiden Joko Widodo.
Baca: SIM Anda Mati Saat Lebaran, Jangan Takut Ada Waktu Perpanjangannya Lho, Catat Waktunya
Hanya saja, Bambang enggan menyebutkan detail kota mana yang akan menjadi pusat administratif tersebut.
Penentuan lokasi menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kajianpemindahan ibu kota. Selain itu, permasalahan mengenai estimasi pendanaan dan tata kota juga akan dikaji.
Dia menargetkan, kajian selesai tahun ini.
"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang.
Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.
Baca: Kalahkan Gus Ipul, Gerindra Jatim Usulkan Nama Khofifah ke DPP, Pasangannya Mengejutkan
Dia mengatakan, pemerintah memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk menjadikan suatu kota menjadi ibu kota.
"Mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahnnya," kata Bambang.
Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.
Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Kompas.com dengan judul Pemerintah Targetkan Pemindahan Ibu Kota Dimulai 2018
(Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)
