Tunjangan Naik, Anggota Dewan Kini Makin Tajir

Politisi dari FPKB ini menambahkan, pendapatan yang bisa didapatkan, bukan hanya dari tunjangan transportasi itu. Dalam regulasi yang baru, juga diatur adanya perubahan untuk tunjangan komunikasi intensif. Karena, direncanakan ada kenaikan, yang nilainya bisa mencapai total kisaran Rp 8,4 juta per anggota dewan.

Jumlah itu, mengalami kenaikan dari nilai sebelumnya yang biasa diterima senilai Rp 6,3 juta per bulan. Dengan potensi kenaikan inilah, maka bukan tidak mungkin anggota dewan di Kabupaten Pasuruan bisa lebih gemuk. Mengingat pendapatan yang didapatkan bisa lebih meningkat dari sebelumnya.

Kendati begitu, kata Dion, ada beberapa hal yang patut dicatat. Rencana kenaikan itu sendiri, belum bisa diterapkan serta merta. Karena, harus ada regulasi tambahan yang fungsinya mengatur di tingkat daerah.

Pihaknya menambahkan, kalau saat ini legislatif tengah mengusulkan adanya pembahasan perda inisiatif tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Baca: Aduh, Enaknya . . . Mulai September, Anggota DPRD Akan Dapat Tunjangan Transportasi Rp 12 Juta

“Kalau untuk tahun ini sepertinya belum bisa diterapkan. Karena harus menunggu perda serta perbup yang mengaturnya,” sambungnya.

Selain itu, besaran pendapatan yang diterima anggota dewan tersebut, belum termasuk potongan-potongan yang harus dikeluarkan. Mulai dari potongan pajak untuk tunjangan perumahan atau komunikasi intensif, juga potongan partai. Besarannya bisa mencapai Rp 5 juta hingga Rp 6 juta.

Belum lagi, bila anggota dewan memiliki tanggungan kredit yang harus dibayar ke bank. Sehingga, makin kecil pendapatan yang bisa dibawa pulang.

“Jadi, meskipun pendapatan besar, namun yang bisa dibawa pulang biasanya kecil. Karena, banyak potongan yang harus dikeluarkan. Ada yang hanya bisa membawa pulang Rp 14 juta, bahkan ada pula yang hanya Rp 5 juta,” cerita salah satu anggota dewan lain yang tak mau disebutkan namanya. (Surya/Galih Lintartika)