TOP 5 Nasional dari Dana First Travel Dipakai Beli Rumah Sampai Pengadaan Heli AW-101

Penggugat, PT Eastern ‎menuntut pembayaran ganti rugi senilai kurang lebih US$7,6 juta dan Sing$131 ribu ke PT Aquamarine selaku pihak tergugat.

Agus menambahkan selain menetapkan tersangka baru, penyidiknya juga melakukan penggeledahan di Surabaya, Jawa Timur, lokasi kantor PT Aquamarine.

3. Teknologi PUPR Bakal Wajib Diterapkan Untuk Bangun Rumah

 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mendorong pemanfaatan teknologi hasil Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Tujuannya untuk meningkatkan kualitas perumahan yang dibangun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Anita Firmanti menjelaskan teknologi berdampak positif bagi masyarakat guna menjamin kualitas rumah yang dibangun oleh pengembang. Pemanfaatan hasil inovasi Balitbang tidak hanya di sektor perumahan, namun akan diperluas.

"Pada tahun 2018, seluruh unit kerja Kementerian PUPR wajib menerapkan teknologi hasil Balitbang,”kata Anita Firmanti, Selasa (22/8/2017).

Sementara itu Kepala Balitbang, Danis Sumadilaga yang menjadi salah satu pembicara kunci mengatakan pembangunan perumahan tidak hanya mengejar kuantitas semata. Tapi kata Danis kualitas rumah juga harus diperhatikan.

“Kami dari Balitbang telah menyusun standar kualitas perumahan sebagai qualilty control sebelum rumah subsidi diberikan ke konsumen,” ucap Danis Sumadilaga.

Beberapa teknologi hasil Balitbang yang dapat dimanfaatkan berupa Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) atau teknologi pracetak beton bertulang brikon dan ruspin. Teknologi rumah murah Balitbang ini telah memenuhi standar persyaratan teknis dan teruji di laboratorium.

Standardisasi teknologi perumahan baik konvensional maupun pracetak yang dilakukan Balitbang ungkap Danis, menjamin kualitas dan efisiensi biaya serta percepatan waktu. “Ada sebanyak 313 jumlah teknologi dan standardisasi yang mendukung penyediaan rumah bagi MBR dan telah memenuhi standar nasional Indonesia”, tegas Danis.

Selain itu untuk menjamin kualitas rumah bersubsidi, Kementerian PUPR akan membentuk tim evaluasi kualitas rumah subsidi. "Selain itu kami akan membuat standar minimum kualitas rumah bersubsidi yang harus dibangun pengembang dan bagi pengembang yang membangun rumah subsidi tidak sesuai standar akan dikenakan sanksi," ujar Danis.

4. Gelar Munas, Soksi Minta DPP Golkar Dukung Rekonsiliasi Dualisme

Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) bakal menggelar menggelar musyawarah nasional (munas) pada tanggal 7 hingga 9 September 2017 mendatang.

Salah satu agenda yang dibahas adalah rekonsiliasi dua kubu antara kepemimpinan Ade Komarudin dengan Ali Wongso Sinaga.

"Jadi mau tidak mau harus ada Munaslub bersama, lalu kami minta bantuan DPP Partai Golkar karena antara Golkar dan Soksi tidak bisa dipisahkan," kata Ali di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (22/8/2017).