Potensinya Sangat Besar, Bank Syariah Didorong Serius Garap Infrastruktur dan Sektor Riil
Pemerintah terus mendorong perbankan syariah agar semakin berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui pembiayaan infrastrktur.
Penulis: Mujib Anwar | Editor: Mujib Anwar
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemerintah terus mendorong perbankan syariah agar semakin berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui pembiayaan infrastrktur.
Jika hal itu dilakukan, akan secara langsung menaikkan pangsa pasar keuangan syariah terhadap perbankan nasional.
Terlebih, pemerintah juga telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah.
Komite yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla ini bertujuan mengembangkan potensi sekaligus menjawab tantangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia.
Jelang Penetapan UMK 2018, Begini Warning Pakde Karwo ke Kabupaten/Kota di Jatim
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Bambang Brodjonegoro mengatakan, banyak kesempatan dan potensi yang bisa dioptimalkan dari pengelolaan keuangan syariah saat ini di Indonesia.
Dengan peluang yang sangat besar, maka kesempatan bagus bagi bank syariah untuk memperluas perannya, seperti yang dilakukan bank konvensional pada umumnya.
"Kalau bank konvensional bisa, harusnya bank syariah juga bisa, dengan pola dan skim sesuai ketentuan syariah,” tegas Bambang, saat menutup seminar mengenai pembiayaan infrastruktur dengan skim syariah yang merupakan rangkaian acara ISEF di Surabaya.
Jumlah Aliran Kepercayaan Ratusan, Dispendukcapil Kebingungan Paska Pengakuan Putusan MK
Menurut Bambang, saat kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat besar. Hingga tahun 2019, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 4.800 triiun.
Dari jumlah itu, kemampuan dana APBN dan APBD memiliki porsi terbesar. Tapi itupun hanya bisa menjangkau 40 persen atau hampir 2.000 triiun.
Sementara BUMN yang memiliki fokus infrasrutur dengan kemampuan tambahan modal dan pinjaman hanya menjangkau 22 persen. Jadi dana pemerintah dan BUMN total hanya menjangkau 63 persen.
"Masih ada gap 37 persen, ini yang kita dorong terus partisipasi swasta. Artinya, dua skim baik swasta yang skim konvesional dan syariah sama-sama berpeluang,” bebernya.
Tol Pasuruan-Probolinggo Gusur Makam Angker ini, Saat Dibongkar 9 Jenazah Kondisinya Utuh, Bahkan
Menurut Bambang untuk bisa memperkuat peran syariah dalam pembiayaan infrastrutur sangat ditentukan oleh peningkatan kapasitas bank syariah itu sendiri.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jatim/foto/bank/originals/bambang-brodjonegoro-kepala-bappenas_20171113_185614.jpg)