Ketemu Ribuan Perangkat Desa, Khofifah: Wes Wayahe dari Pakde ke Budhe

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Program yang diusung Bacagub Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada peranan perangkat desa.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya sebagai Dewan Pembina Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Senin (5/2/2018) siang di Hotel Utami, Sidoarjo, dihadapan ribuan perangkat desa yang hadir.

Ini lantaran tingkat kemiskinan warga Jatim itu merata di pedesaan. Oleh sebab itu, butuh penanganan lebih untuk bisa menyalurkan program agar sampai ke masyarakat miskin di Jawa Timur.

"Yang tau warganya yang mana itu ya perangkat desanya. Kami juga ingin mendekatkan penerima bantual sosial. Kami ingin bantuan langsung non tunai bisa smooth landing, sehingga harus terkoneksi dengan perangkat desa," kata Khofifah, usai acara.

Khofifah dan Arumi Diserbu Warga Kediri saat Car Free Day, Banser Sampai Kewalahan

Popularitas Puti Sudah Tembus 50 Persen, PDIP Optimis Rebut 75 Persen Suara Mataraman

Dalam mewujudkan goal itu sejak masih menjadi Menteri Sosial pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Pertanian, dan Menteri BUMN.

Ini karena yang mengisi badan usaha milik desa (BUMDes) adalah Kementerian Sosial, sedangkan yang memiliki mitra BUMDes, selain itu harus ada koordinasi dengan Kementerian Pertanian yang memiliki penggilingan padi untuk stok di BUMDes.

"Harapannya masyarakat miskin bisa mendapatkan beras yang fresh setiap bulan. Bukan beras yang sudah keliling muter muter. Nah mungkin yang kurang ke depan adalah Kemsos harus bekerjasama dengan PPDI," jelas Khofifah.

Program ini sangat support dengan apa yang dicanangkan oleh Khofifah dalam Pilgub 2018.

Usai Hajar Gurunya Hingga Tewas, Siswa ini Sempat Hilang Misterius, Pilih Beraksi Pas Tengah Malam

Dimana ke depan warga miskin tidak hanya diberi ikan, melainkan diberi empang.

Empang ini sangat memungkinkan ketika disinergikan antara BUMDes, Mitra BUMDes dan toko ini.

Terkait permintaan dari PPDI yang ingin difasilitasi untuk bertemu dengan presiden, Khofifah sudah mengambil langkah.

Pihaknya mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara.

"Saya komunikasi dengan Mensekneg, saya bilang saya sedang ada pertemuan dengan PPDI di Hotel Utami. Menurut saya ada baiknya Ketua Umum dan jajaran PPDI pusat melakukan silaturahmi dengan Mensekneg sehingga ada yang menjadi rekomendasi bisa disampaikan ke Presiden," ucap Khofifah yang langsung mengaku melayangkan pesan whatsapp ke Mensesneg.

Dapat Nilai Cumlaude Terkait Media, Pakde Karwo Raih Anugerah Pena Emas dari PWI Pusat

Ia juga sudah komunikasi dengan BKN agar urusan ini masuk dalam draft PP UU ASN dan Perpres.

Namun meski begitu ia mengaku belum tahu finalisasi PP UU ASN yang terkait dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang masuk di dalamnya perangkat desa.

"Saat saya masih di Kemsos, sudah sampai ke surat KemenPAN. Karena pendamping Program Keluarga Harapa sudah semakin banyak. Saya ingin pendamping PKH tidak diurusi lagi oleh dirjen jaminan sosial keluarga," imbuhnya.

Apalagi jumlah perangkat desa juga sudah lebih dari satu juta orang. Sehingga aturan ini bisa menjadi payung hukum pegawai pemerintah yang digaji dengan APBN tersebut.

Habis Menikmati Malam Mingguan, Motor Sejoli ini Kesenggol Truk dan si Cewek Tubuhnya Hancur

Langkah ini diyakini Khofifah akan mampu mengurangi kemiskinan di pedesaan.

"Wes wayahe dari Pakde ke Budhe," canda Khofifah saat menutup sambutannya di depan ratusan PPDI se Jatim. (Surya/Fatimatuz Zahroh)