Jika Pendidikan Gratis Benar Direalisasikan di Jatim, Pemprov Butuh Dana Rp 1,4 Triliun Per Tahun

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Gagasan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno untuk membebaskan biaya pendidikan SMA/SMK yang saat ini dikelola Pemprov Jawa Timur, mendapat sorotan pengamat.

Jika benar direalisasikan, maka kebutuhan anggaran yang diperlukan diperkirakan Rp 121 miliar setiap bulan.

“Sehingga satu tahun, diperkirakan Rp 1,4 triliun,” kata Andy Kurniawan, Pakar Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan Universitas Brawijaya Malang, Rabu (7/2/2018).

(Hadiri Tahlilan Guru yang Meninggal Dianiaya Muridnya, Gus Ipul Tak Percaya Itu Terjadi di Madura)

Seperti diketahui, Gus Ipul-Mbak Puti telah mencanangkan agenda ‘pendidikan gratis’ untuk SMA/SMK se-Jawa Timur.

Komitmen tersebut telah ditetapkan dalam dokumen visi-misi pencalonan keduanya, yang disetor ke KPU.

Saat ini wewenang pengelolaan SMA/SMK memang dipegang oleh Pemprov Jatim Berdasar UU 23/2014.

Sedangkan kota/kabupaten diberi wewenang mengelola pra sekolah dan pendidikan dasar, atau SD dan SMP.

Andy Kurniawan mengatakan, skema ‘pendidikan gratis’ tersebut diluar gaji guru dan pegawai lain di lingkungan pendidikan.

(8 Fakta Murid Aniaya Guru hingga Tewas di Sampang, Mulai Penyebab Kematian Sampai Kondisi Istri)

Bagaimana caranya?

“Pertama, melihat kapasitas fiskal. Tahun 2018, kekuatan belanja APBD Jawa Timur Rp 30,762 triliun,” kata Andy.

Ia menambahkan, perintah konstitusi UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mematok anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD Jawa Timur.

Sementara, lanjutnya, tahun 2016 diperoleh data Pemprov Jawa Timur mengalokasikan 1,7 persen untuk pendidikan, di luar gaji guru.