Terus Digalang, Donasi Menyokong Perjuangan Politik Prabowo Sudah Terkumpul Rp 296 Juta

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Donasi yang dilakukan Partai Gerindra untuk perjuangan politik terus digalang dari masyarakat dan berbagai pihak. 

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan donasi yang dilakukan partainya untuk perjuangan politik saat ini sudah mencapai Rp 296 juta.

"Sampai tadi malam, Minggu (24/6/2018), donasi yang terkumpul sejak tiga hari dilaunching sudah mencapai Rp 296 juta, tertinggi penyumbang RP 15 juta terendah seribu rupiah," kata Ahmad Muzani ditemui di rumah dinas Ketua MPRI RI, Jalan Widya Chandra IV No. 16, Jakarta Selatan, kemarin.

"Itu dari berbagai aneka lapisan masyarakat yang memberikan support perjuangan," ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa ada 7 point bagi masyarakat yang ingin menyumbang.

"Kemudian yang harus diingat bahwa ada 7 point bagi calon penyumbang yang memberikan pernyataan setuju atas sumbangan itu antara lain bahwa dana yang disetorkan itu bukan dari dana korupsi atau bagian dari praktik hitam lainnya. Dan yang kedua dana itu memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk digunakan bagi perjuangan beliau," kata Muzani.

Menurutnya donasi tersebut sangat penting mengingat biaya perjuangan politik begitu besar.

"Karena kemampuan kami untuk membiayai perjuangan politik terbatas sementara biaya perjuangan politik begitu besar, sehingga kami perlu bareng-bareng pada mereka sahabat seperjuangan untuk berempati dan bersimpati terhadap perjuangan kami dengan cara memberikan sumbangan sebesar apapun kami akan hargai," kata dia.

Bingung Cari Dana

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bingung mencari dana sehingga menggalang dana politik kepada masyarakat.

Prabowo bingung tidak punya sumber dana karena sejumlah bisnisnya dihambat.

"Prabowo itu bingung karena dia enggak berkuasa. Saya mendengar malah bisnis-bisnisnya pun seperti dihambat. Akhirnya enggak punya uang, begitu mau maju lagi dari mana sumbernya? Enggak ada pembiayaan," ujar Fahri.

Padahal menurut Fahri biaya politik di Indonesia sangat mahal. Apalagi Pemilu Presiden yang ditanggung oleh para kandidat.

Menurutnya ada yang mengatakan bahwa satu kandidat memerlukan minimal Rp 2,5 sampai 5 triliun untuk maju di Pilpres.

"Sementara orang bilang perlu satu kandidat Rp 5 triliun. Minimal Rp 3 triliun ada yang bilang paling minimal Rp 2,5 triliun. Rp 2,5 triliun ini dari mana? 0 nya 12 itu boss. Dari mana duit itu. Itu yang membuat dia (Prabowo) bingung," katanya.

Sementara menurut Fahri di satu sisi masyarakat kelas menengah bingung bila ingin memberikan donasi kepada Prabowo. Mereka takut usahanya dihambat oleh pemerintah.

"Kenapa? Ketahuan sama pemerintah dia bisa digencet bisnisnya. Enggak ada UU yang memproteksi pemyumbang," katanya.

Hal tersebut berbeda kondisinya dengan calon petahana. Menurutnya Joko Widodo pasti memiliki banyak modal untuk maju kembali dalam Pilpres.

Banyak proyek infrastruktur yang dikerjakan Jokowi pada periode sekarang. Sehingga banyak orang yang mendapatkan komisi dari proyek tersebut mau menyumbang.

"Jadi nanti di pilpres ini yang paling banyak duitnya memang Pak Jokowi. Karena dia incumbent, on going projectnya banyak, bayangkan ini proyek bikin jalan tol dimana-mana. Ini kan pelabuhan, airport segala macam. Itu kasnya banyak. Orang-orang yang dapat fee itu kan pasti mau menyumbang kepada penguasa," ujar Fahri.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan sah-sah saja Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menggalang dana (Crowdfunding) untuk perjuangan politiknya.

Menurut Hidayat hal yang sama juga dilakukan Joko Widodo (Jokowi) saat pencalonan dulu.

"Kan juga Pak Jokowi dulu melalui para kadernya mengumpulkan dana di lapangan. PSI juga mengumpulkan dimana-mana, kok mereka tidak dipermasalahkan? Kenapa kalau Pak Prabowo jadi dipermasalahkan," ujar Hidayat.

Yang terpenting menurut Hidayat adalah adanya akuntabilitas dalam pengglangan dan penggunaan dana tersebut.

Apalagi dalam aturan Pemilu penggalangan dana diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu.

"Jadi memang dipentingkan adanya transparansi darimana datangnya dukungan dana-dana itu," katanya.

Menurut Hidayat, Pemilu apalagi pemilihan presiden membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga masuk akal bila Prabowo melakukan penggalangan dana.

Asalkan menurutnya dana tersebut sah bukan hasil dari kejahatan pencucian uang ataupun korupsi.

"Pastilah beliau nanti memilah mana yang tidak sah karena dari money laundry, dari korupsi pasti akan beliau tolak. Dari pihak-pihak yang tidak dikenal juga pasti akan ditolaknya. Jadi kata kuncinya adalah silakan, karena UU juga membolehkan untuk seorang kandidat mendapatkan dukungan, bantuan dari individu maupun dari perusahaan dalam jumlah yang sudah diatur," ujar Hidayat.

Wakil Ketua MPR ini mengaku tidak yakin bila crowfunding yang dilakukan Prabowo untuk tujuan lain yakni pencitraan atau mengukur dukungan kadernya.

Namun menurutnya hak orang lain untuk menafsirkan hal tersebut.

"Ya banyak tafsir. Itu juga boleh apa saja bisa dalam konteks demokrasi terbuka ini. Tapi yang terpenting semuanya adalah lakukan dalam koridor hukum, konstitusi, dan tidak ada yang mencederai kepercayaan rakyat," tegasnya. (Tribun Network/cha/fik/wly)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Dana Perjuangan Prabowo Terkumpul Rp 296 Juta, Penyumbang Terbesar Rp 15 Juta, Terendah Rp 1.000