Masa Transisi Gubernur Semakin Dekat, Pekerjaan Pegawai Pemprov Jatim Menumpuk

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim, Jumadi memimpin apel pagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov Jatim di halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Senin (23/7/2018) pagi.

Dalam apel tersebut, Jumadi meminta seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Jatim untuk segera menyelesaikan beberapa pekerjaan mendesak seperti perencanaan anggaran maupun pelaksanaannya.

Hal itu penting dilakukan mengingat saat ini merupakan masa transisi kepemimpinan dari gubernur dan wagub sekarang dengan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak Juni lalu.

Pemerintah Gubernur dan Wagub Jatim, Soekarwo dan Saifullah Yusuf sendiri akan berakhir pada Bulan Februari 2019.

(Ini Trik dari Petrokimia Gresik Agar Petani Bisa Tingkatkan Hasil Panen Hingga 20 Persen)

(Digandengkan dengan Kim Young Kwang, Park Bo Young Bakal Main di Film On Your Wedding Day)

Artinya, gubernur dan wagub sekarang masih menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 yang dasarnya dari RPJMD 2014-2019.

Ketika kepala daerah terpilih dilantik pada Maret 2019 mendatang, selambat-lambatnya enam bulan sejak dilantik, harus sudah menetapkan Perda tentang RPJMD.

“Kita harus menghitung siklus perencanaan kita,” katanya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah penyelesaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD 2018, setelah Bappeda menyelesaikan perubahan LKPD 2018 sebagai dasar menyusun KUA PPAS 2018.

Untuk itu, ia berharap hari ini sudah ditetapkan Plt. Kepala Bappeda, sehingga bisa segera menyelesaikan KUA PPAS 2018 yang besok pagi sudah harus disampaikan kepada DPRD Jatim.

(Cara Ariel Tatum untuk Tetap Tampil Cantik dan Aduhai, Mulai Makan Sehat Hingga Trik Agar Kencang)

(Digandengkan dengan Kim Young Kwang, Park Bo Young Bakal Main di Film On Your Wedding Day)

“Ini yang sangat mendesak. Kemarin saya lihat PAPBD 2018 ini hampir semua OPD mengalami pergerakan apakah ada penyesuaian atau ada penambahan biaya. Maka teman-teman bisa menyelesaikan hari ini sampai sore atau malam,” katanya.

DI sisi lain, postur KUA PPAS APBD 2019 juga harus diselesaikan saat ini juga. 

Mengingat RAPBD 2019 disusun oleh kepala daerah saat ini, namun pelaksanaannya tahun depan akan dilakukan oleh kepala daerah terpilih.

Selain itu, di masa transisi kepemimpinan ini, Bappeda sudah harus melakukan kajian etnografis untuk menyusun RPJMD kepala daerah terpilih atas dasar visi misinya.

“Ini yang dari jauh hari sudah harus dirapatkan untuk substansi teknokratnya. Teman-teman bisa berhubungan dengan tim kepala daerah terpilih karena mereka pasti memiliki visi misi saat disampaikan ke KPU kemarin,” terangnya.

Ditambahkannya, saat ini merupakan transisi SDM karena beberapa Eselon II bergeser ke BPSDM menjadi widyaiswara.

Di tengah-tengah melaksanakan APBD 2018, ada pekerjaan-pekerjaan yang dalam satu kerangka waktu mengerjakan tugas lain bersama.

Ditambah, ada beberapa OPD yang mengalami perubahan nomenklatur, seperti Badiklat yang menjadi BPSDM.

(Pacari Siswi SMP, Pemuda di Surabaya ini Setahun Menyetubuhinya, Aksinya Terbongkar Kakak Kandung)

(Ini Trik dari Petrokimia Gresik Agar Petani Bisa Tingkatkan Hasil Panen Hingga 20 Persen)

“Apalagi di biro-biro sudah harus menyelesaikan rancangan raperda atau RKA 2018 perubahan, disamping juga harus menyiapkan Renja OPD yang menjadi dasar menyusun RKA APBD 2019 dalam waktu bersamaan,” katanya.

Pekerjaan-pekerjaan ini, lanjutnya, harus segera diselesaikan mengingat dalam APBD 2019 mendatang sudah harus menerapkan sistem remunerasi.

Ditambah, pada KUA PPAS RAPBD 2019 mendatang, masing-masing OPD sudah harus menyusun konstruksi remunerasinya.

“Tanpa ini kita tidak bisa menyusun postur RAPBD 2019. Teman-teman yang membahas hal ini ini saya harap segera menyelesaikan,” pungkasnya.

Hadir dalam apel pagi ini, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, di antaranya Kepala Biro Administrasi Perekonomian, Aris Mukiyono; Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim, Soekaryo; dan Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setdaprov Jatim, Budi Supriyanto.

(Ngaku Uangnya Rp 15 Juta Dirampok, Pria ini Lapor ke Polisi, Saat Diselidiki Ternyata Main Drama)

(Kritis di ICU RSUD Dr Soetomo Usai Dijambret, Begini Kondisi Terakhir Mahasiswi PENS Surabaya)