Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Dipindah ke Jakarta, Begini Tanggapan KPU Jatim

Karena itu diputuskan, pelantikan dilaksanakan di Kemendagri.

"Itu kebijakan yang diambil oleh Kemendagri," ungkap Indra.

Lebih jauh Indra berharap masalah hukum yang menjerat bupati lekas selesai, dan Tulungagung mempunyai bupati definitif.

Sebab bupati dengan status Pelaksanan Harian (Plh), maka tidak punya kewenangan untuk memutuskan masalah anggaran.

"Misalnya ada masyarakat yang segera butuh anggaran, seorang Plh tidak bisa mengambil keputusan," tutur Indra.

Meski demikian semua proyek yang telah direncanakan tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana.
Sebab penggunaan anggaran setiap proyek itu ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kontraktor di Kota Blitar, Susilo Prabowo alias Embun.

OTT ini kemudian menyeret dua orang pejabat Pemkab Tulungagung, bupati terpilih Syahri Mulyo dan Kepala Dinas PUPR Sutrisno.

KPK juga menangkap seorang kontraktor perantara suap, Agung Prayitno.

Embun diduga memberikan suap kepada dua pejabat itu, untuk proyek peningkatan jalan di Kabupaten Tulungagung.

Syahri diduga menerima tiga kali pemberian uang, dengan total mencapai Rp 2,5 miliar. (Bobby Koloway)