Surabaya Kebut Pembangunan Lift Jembatan Penyeberangan Orang Tanpa APBD, Begini Tipsnya

Pasalnya, jika ada masyarakat yang nekat menyeberang di bawah, maka kendaraan yang lain akan mengalah, mengerem kendaraan mereka, hingga acap kali kemacetan bisa terjadi.

"Selain itu (kalau tidak ada JPO) menambah polusi ya, dari asap kendaraan, dari rem kendaraan. Semakin lama macet, di jalan raya tentu bahan bakar, waktu menjaddi terbuang," tegasnya.

Lebih lanjut Irvan menegaskan bahwa tujuan Pemerintah Kota terus membenahi fasilitas publik adalah untuk meningkatkan kenyamanan warga Surabaya di kotanya sendiri.

Bahwa layanan publik tidak hanya untuk orang yang sehat melainkan juga untuk mereka yang memiliki kekurangan.

(Jenazah Istrinya Sudah Dimakamkan di Kampung Halaman, Kondisi Kapolres Tulungagung Masih Diisolasi)

(Zaskia Gotik Beri Julukan untuk Angel Lelga Usai Digugat Cerai Vicky Prasetyo, Apa Kata Sang Mantan?)

Tak hanya di JPO saja, Pemkot Surabaya juga sediakan pedestrian dengan jalur khusus bagi warga tunanetra.

Begitu juga dengan gedung-gedung layanan publik di Kota Pahlawan yang dibuat ramah difabel, mulai petunjuk arah, akses, fasilitas dan lain sebagainya.

"Upayanya ke sana, supaya bisa memberikan keadilan layanan, di pedesterian juga ada penunjuk jalan," kata Irvan.

Sementara itu Kepala Dinas Pengelolahan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan saat ini di delapan titik proyek lift JPO di Surabaya sudah mencapai 30 persen.

Proyek ini dikebut agar bisa selesai akhir tahun 2018 mendatang.

(Naik Motor Tergesa-gesa, Warga Taman Sidoarjo Tewas Terlindas Truk di Karangpilang Surabaya)

(JAPRI Sukses Tumbuhkan 77 Wirausahawan Muda di Trenggalek)

"Sekarang masih terus jalan. Yang di Jalan Gubernur Suryo sudah progres banyak. Tapi untuk keseluruhan sudah 30 persen berjalan," kata Maria saat dikonfirmasi Surya.

Ia mengatakan penambahan fasilitas lift di JPO ini dikerjakan dengan dana nol APBD.

Pemerintah memanfaatkan CSR dari penyewa JPO untuk membangunkan lift untuk fasilitas publik tersebut.

Sebagaimana diketahui untuk aset JPO memang ada di bawah kepemilikan dan pengelolaan Pemerintah Kota.

Namun aset tersebut disewakan bagi pihak ketiga yang ingin memanfaatkan JPO untuk periklanan.

Perusahaan reklame yang menyewa JPO itulah yang kemudian ditarik CSR nya untuk membangunkan lift di JPO.

"Tidak pakai APBD, semua full dari penyewa JPO," pungkas Maria.

(Naik Motor Tergesa-gesa, Warga Taman Sidoarjo Tewas Terlindas Truk di Karangpilang Surabaya)

(Sandiaga Uno Kunjungi Pasar Pahing Kota Kediri, Emak-emak Heboh dan Berebut Selfie Bareng)