Gelar Sidak, DPRD Kota Malang Akan Panggil Pengelola Toko Modern Tak Berizin

Hal itu dilakukan setelah belakangan ini banyak ditemui toko modern yang tidak memiliki izin namun tetap berjualan.

Gelar Sidak, DPRD Kota Malang Akan Panggil Pengelola Toko Modern Tak Berizin
SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO
Anggota Komisi A DPRD Kota Malang dan Satpol PP serta Perizinan Pemkot Malang melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di toko modern di Jalan Raya Tlogomas, Kota Malang, Senin (29/10/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Komisi A DPRD Kota Malang akan memanggil pengelola toko modern tak berizin.

Hal itu dilakukan setelah belakangan ini banyak ditemui toko modern yang tidak memiliki izin namun tetap berjualan.

Tak ingin hal tersebut terus menjadi masalah, sejumlah anggota Komisi A DPRD Kota Malang langsung mengecek beberapa toko modern di kawasan Tlogomas dan Jalan Soekarno Hatta, Senin (29/10/2018).

Dalam sidak tersebut, anggota DPRD Kota Malang meminta kepada pengelola toko untuk bisa menunjukkan izin usaha.

Namun, dari dua toko modern yang dilakukan pengecekan, tak ada yang bisa menunjukkan izin usaha pembukaan toko tersebut.

Ditemukan Gantung Diri di Kamar Mandi, Begini Kronologi Meninggalnya Tahanan Lapas Lowokwaru Malang

Untuk itu, DPRD Kota Malang akan memanggil pengelola toko modern tersebut ke kantor DPRD pada Rabu (31/10/2018).

"Tadi kalau dari keterangan yang kami dapatkan pengelola menjelaskan bahwa toko modern miliknya sudah punya izin. Tetapi kami tetap akan panggil untuk menjelaskan kepada kami mengenai perizinan toko modern mereka," kata Achmad Subandiri.

Selain mendengarkan pemaparan, DPRD Kota Malang juga akan melakukan sosialisasi kepada pengelola toko modern tersebut.

"Kami pastikan akan memberikan tindakan tegas jika mereka tidak bisa menunjukkan surat izinya. Kami akan meeminta mereka untuk menutup toko modern yang mereka kelola tersebut," imbuhnya.

Selain melakukan pemanggilan kepada pengelola toko modern, DPRD Kota Malang juga akan mengajukan perubahan untuk perda toko modern.

Telan Dana hingga 10 Miliar, Kantor Pusat Baru PDAM Malang Diharapkan Akomodir Kebutuhan Pelanggan

Perubahan tersebut berupa perubahan untuk jarak untuk toko modern, terutama untuk area-area yang dekat dengan pasar rakyat.

"Kami ingin ajukan revisi sedikit dari jarak menjadi radius. Hal itu demi bisa menjaga sekitar toko tersebut tetap steril dari toko modern lain. Sebab, kalau radius sistemnya seperti lingkaran sehingga hal itu bisa menjadi batasan yang pas untuk toko modern," terang Andri Wiwanto, anggota Komisi A dari Fraksi Gerindra.

Andri Wiwanto mengakui bahwa saat ini pihaknya kerap mendapar laporan dari masyarakat bahwa masih ada sejumlah toko modern tak berizin yang tetap buka. 

"Selain revisi perda, kami juga akan sarankan kepada wali kota untuk membuat peraturan bahwa produk UMKM harus mendapat tempat di toko modern. Selain itu, juga harus ada pembatasan untuk toko modern," tandasnya.

Geruduk Gedung Negara Grahadi, ini Tuntutan Sejumlah Buruh kepada Gubernur Jatim

Penulis: Alfi Syhari Ramadana
Editor: Ayu Mufihdah KS
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved