Dukung Capres Prabowo, 34 DPW PPP Versi Muktamar Jakarta Janjikan Kemenangan Hingga 70 Persen

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ternyata belum berakhir. Terbaru, kepengurusan PPP versi Muktamar Jakarta melakukan manuver dengan bertemu Calon Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu malam (28/11/2018).

Pertemuan rombongan PPP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humprey Djemat. Rombongan mengikutsertakan pengurus DPW PPP se-Indonesia.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Jakarta Mimin Austyana mengatakan, bahwa pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut atas aspirasi Mukernas Jakarta pada 15-16 November 2018 silam.

"Kami telah sepakat mendeklarasikan untuk mendukung Pak Prabowo. Pertimbangannya, penyerapan aspirasi hasil Mukernas pertengahan November lalu," kata Mimin kepada Surya.co.id (Tribunjatim.com Network) ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Kamis (29/11/2018).

• Lembaga Survei: Inilah 16 Nama Tokoh Layak Maju Pilkada Surabaya 2020, Dari Puti Hingga Ahmad Dhani

Berdasarkan penjelasan Mimin, masukan tersebut berasal dari suara arus bawah, pengurus PPP dari 34 DPW dari seluruh provinsi di Indonesia, hingga aspirasi dari kiai.

"Bagaimana pun, PPP yang mendirikan adalah para ulama. Sehingga, masukan dari ulama tetap menjadi prioritas," tegasnya.

"Sehingga, kalau yang di sebelah menglaim bahwa PPP hanya ada satu, mereka salah. Sebab, hingga saat ini struktur kami ada sampai tingkat bawah," lanjutnya.

• Ortu Crazy Rich Surabayan Benarkan Undang Musisi Dunia MLTR dan Foto Pre Wedding di Lima Benua

Bukan hanya mendukung, PPP versi Muktmar Jakarta juga siap dalam kerja-kerja pemenangan. Bahkan, mereka juga menyiapkan target presentase yang potensi untuk diraih.

"Intinya begini, berapa persentasenya, kami tak gegabah. Kami harus mapping juga. Namun, kami optimistis bisa meningkatkan suara yang kami peroleh di 2014," katanya.

Termasuk, dengan mendengarkan aspirasi dari kalangan pengurus di bawah. "Dari DPW di seluruh Jatim, mereka siap memperoleh 70 persen," tegas Mimin.

Gerakan PPP versi Muktamar Jakarta dinilai akan lebih maksimal, sebab mereka akan fokus di pilpres saja. Sementara untuk pencalegan, banyak yang tak terdaftar.

• 16 Nama Tokoh Layak Maju Pilkada Surabaya 2020, Berikut Kapasitas dan Peta Politik Lengkap Versi SSC

"Kami akan lebih maksimal, sebab kami tak mendaftar di caleg. Kami tak memiliki SK Kemenkumham untuk mendaftar caleg, meskipun putusan MA kita punya," terangnya.

"Namun, apabila kemudian ada caleg dari kubu Romi (Romahurmuziy) ingin bergabung mendukung Prabowo, kami persilakan," tegasnya.

Untuk diketahui, PPP kubu Humprey Djemat menemui Prabowo di kedimannya Jalan Kertangera nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu malam, (28/11/2018).

Humprey yang menjabat sebagai Ketua Umum mengklaim membawa perwakilan 34 DPW PPP untuk bertemu Prabowo.

"Ya Sepert diketahui PPP muktamar Jakarta telah melaksnaakan Mukernas pada 15-16 November. Hasilnya adalah sebagaimana kita melihat dinamika di masyarakat dan aspirasi yang ada dari ulama habaib, ustaz serta umat, maka pilihan pilpres pada pasangan nomor urut 02," ujar Humprey dikutip dari Tribunnews.com.

• Sudah Diujicoba, CCTV Pendeteksi Wajah Mulai Awasi Kota Surabaya, 1.200 Kamera Intai Akan Disebar

Humprey mengaku dukungan diberikan kepada Prabowo-Sandi karena adanya kesamaan visi dan misi. Yakni memajukan negara dan mensejahterakan umat.

"Ini bukan pilihan yang ragu ragu. Ini tulus. Karena PPP ingin ada kemajuan dan kesejahteraan bagi umat," katanya.

Humprey meminta warga PPP untuk mengikuti keputusannya mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Ia yakin mayoritas warga PPP lebih mendukung Prabowo-Sandi ketimbang Jokowi-Ma'ruf.

"Ini bukan perjuangan PPP saja, ini perjuangan seluruh umat islam. Responnya sangat positif yang telah memutuskan untuk mendukung Prabowo-Sandi," pungkasnya.

Manuver tersebut cukup mengejutkan, sebab PPP di bawah kepemimpinan Romahurmuziy telah resmi mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden.

• Kecewa Kontraktor dan Uang Rp 610 Juta Tak Terbayar, Pemodal Bongkar Proyek Gedung SDN di Sidoarjo

PPP versi Romi mengantongi SK Kemenkumham sehingga dapat mendaftar sebagai peserta pemilu. (Bobby Koloway)