Tolak Penerapan Tambang Emas, Petani Silo Jember: Kopi, Lombok dan Duren Sudah Menghidupi Kami

"Saya takut longsor, karena lokasi tambang itu ada di ketinggian, di gunung di atas permukiman kami. Kalau benar sampai ditambang, permukiman kami juga akan kena dampaknya. Belum lagi, pertanian kami pasti juga akan rusak bahkan mati. Akan habis semua," imbuhnya.

Karena itulah, petani itu menegaskan penolakannya terhadap segala macam bentuk pertambangan di Silo.

Alasan pertanian dan juga ancaman kerusakan lingkungan itulah yang menjadi alasan kuat warga Silo menolak Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Blok Silo yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM No 1802 tahun 2018 itu.

SK itu menyebut Blok Silo sebagai kawasan tambang emas.

(Kick Off Kompetisi Liga 1 2019 Belum Jelas, Managemen Persebaya Kesulitan Persiapkan Tim)

(Persebaya Finish Lima Besar Liga 1 2018, Djanur: Hasil Ini Cukup Terhormat)

Sejak SK itu diketahui warga pada September 2018 lalu, penolakan demi penolakan terus disuarakan.

Aksi yang dilakukan Senin (10/12/2018) ini merupakan aksi besar dari sejumlah penolakan yang disampaikan. Aksi ini diikuti oleh ribuan orang.

"Ada sekitar 5.000 orang yang ikut aksi hari ini, perwakilan dari empat desa yang terdampak tambang Blok Silo yakni Desa Pace, Mulyorejo, Karangharjo, dan Harjomulyo," kata Kepala Desa Pace Kecamatan Silo M Farohan

Aksi besar ini dipicu hadirnya staf Dinas ESDM Provinsi Jatim dan tiga orang warga negara Tiongkok ke Desa Pace pada Rabu (5/12/2018) lalu.

Warga menyandera para tamu tidak diundang tersebut.

Staf Dinas ESDM Jatim mengakui kedatangan mereka ke Pace dan sekitarnya untuk melakukan survei awal terhadap kawasan yang disebut sebagai tambang emas itu.

(Mengenal Komunitas Pemburu Penampakan Surabaya, Dghost Bust Community)

(Ingin Rayakan Pesta Pernikahan Seperti di Atas Awan? Jangan Lewatkan Tempat Ini!)

Warga marah dan menyandera mereka sampai akhirnya para tamu itu dievakuasi polisi ke Mapolres Jember. Semenjak itu, warga sekitar Blok Silo resah.

Puncaknya mereka melakukan aksi besar hari ini.

Mereka memilih menempuh perjalanan berjarak sekitar 45 kilometer dari rumah mereka ke pusat pemerintahan Kabupaten Jember.

Mereka mengawali aksinya di gedung DPRD Jember.Mereka menyuarakan penolakan atas izin pertambangan itu, dan meminta supaya izin itu dicabut.

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mengatakan, kalau berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, Jember tidak diperuntukkan bagi pertambangan namun agro pertanian, ekonomi dan pariwisata untuk kehidupan berkelanjutan.