500 Madrasah Aliyah di Jawa Timur Dilaporkan Tak Bisa Akses PDSS

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Tercatat, ada 500 Madrasah Aliyah (MA) di Jawa Timur tahun 2018/2019 yang tidak aktif PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa).

Mereka pun tidak bisa memanfaatkan PDSS untuk mendaftar SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Mengingat syarat mendaftar SNMPTN harus mengisi PDSS berisi data rapor siswa kelas 12 mulai semester 1-5.

MA Darruttauhid yang berada di Jl Sunan Ampel Kota Malang menjadi satu di antaranya.

(Kepala Bappeko Surabaya dan Bappeda Akan Paparkan Potensi Daerah pada Workshop LPPM Ubaya Rabu Besok)

(Ubaya Gelar Workshop Sinergi Perguruan Pemberdayaan Masyarakat, Datangkan Pemateri Kemenristekdikti)

"Sudah tiga tahun ini kami tidak bisa mengakses PDSS," aku Satibi, Kepala TU MA Daruttauhid pada suryamalang.com, Selasa (22/1/2019).

Dalam wawancara itu juga ada Kepala MA, Fathur Rochman.

Dari daftar itu ada empat MA di Kota Malang. Sisanya ada beberapa di Kabupaten Malang dan daerah-daerah lain di Jawa Timur.

Di dalam daftar sekolah non aktif di PDSS itu, nama kepala sekolah MA Daruttauhid masih tercatat M Farid. Dia adalah kepala sekolah periode 2012-2013.

Menurut Satibi, ia sudah berusaha mencoba daftar PDSS tapi tidak bisa masuk.

Saat bertanya, jawabannya diminta mengecek ke email atau memasukkan lagi SK kasek yang didaftarkan saat dulu di PDSS.

(TKD Jokowi-Maruf Amin Targetkan Kemenangan 70 Persen di Trenggalek)

(Diduga Dukung Caleg DPRD dan DPR-RI, Kades di Madiun Diperiksa Bawaslu)

Satibi mengaku sudah menanyakan ke kasek-kasek terdahulu mengenai itu. Mereka juga tidak tahu email yang mana.

Mantan kasek justru merasa belum pernah mendaftarkan sekolahnya ke PDSS. Sementara nama sekolah itu kini disebut sekolah tidak aktif.

Padahal, MA Daruttauhid selalu mendapat undangan sosialisasi SNMPTN, dari Universitas Brawijaya.

"Kami ingin akses ke PDSS bisa diaktifkan lagi buat sekolah kami. Ini akan membantu siswa kami," tambah kasek.

Untuk sementara, sekolah hanya bisa menyarankan siswa ikut SBMPTN atau mandiri jika ingin meneruskan kuliah.

Jumlah siswa kelas 12 sebanyak 36 orang.

(Kepala Bappeko Surabaya dan Bappeda Akan Paparkan Potensi Daerah pada Workshop LPPM Ubaya Rabu Besok)

(Kiai Maruf Kunjungi Mataraman Dua Hari Beruntun, PKB Jatim: Kami Ingin Pastikan Kemenangan Mutlak)

Hal sama juga dirasakan oleh SMA Kertanegara Kota Malang. Sudah dua tahun ini tidak bisa mengakses PDSS karena ditinggal adminnya.

"Adminnya sudah keluar. Jadi sudah dua tahun ini kami tidak mengisi PDSS," jelas Suci Wahyuni, Waka Kurikulum SMA Kertanegara pada suryamalang.com di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Dikatakan, sekitar 30 persen siswanya mungkin masih ingin melanjutkan kuliah. Karena PDSS tidak bisa diakses, para siswa hanya disarankan ikut SBMPTN atau lainnya.

"Rata-rata ingin kerja atau masuk kedinasan," jawabnya. Sejauh ini juga belum ada penggantinya admin. Hal ini karena kondisi sekolah yang hanya mengandalkan dari SPP siswa.

"Ya ini sekolah kecil," jawabnya.

Di sekolah tersebut, terdapat 147 siswa. Siswa kelas 12nya ada 26 siswa.

(Maruf Amin Kunjungi Mataraman Dua Hari Beruntun, PKB Jatim: Kami Ingin Pastikan Kemenangan Mutlak)

(Kepala Bappeko Surabaya dan Bappeda Akan Paparkan Potensi Daerah pada Workshop LPPM Ubaya Rabu Besok)

Sementara di SMAN 7 Kota Malang, siswa kelas 12 sedang melakukan verifikasi pada data nilainya.

"Anak-anak pinjam rapor untuk mengecek lagi data nilainya," ucap kepala sekolah, Herlina Wahyuni.

Guru BK SMAN 7 Kota Malang, Siti Munawaroh menyebut, sudah ada 20 anak yang melapor ke BK karena nilainya tertukar dengan mapel lain.

Diharapkan sebelum batas akhir 25 Januari 2019 sudah finalisasi dan perbaikan.

Reporter: Surya/Sylvianita Widyawati

(Kepala Bappeko Surabaya dan Bappeda Akan Paparkan Potensi Daerah pada Workshop LPPM Ubaya Rabu Besok)

(Apresiasi para Juara turnamen Pencak Silat, Bupati Gresik:Jangan Jadi Sombong)